Polri bantah SE Kapolri soal ujaran kebencian bungkam suara kritis

"Saya luruskan apakah kelompok yang ingin berpendapat kalau tidak gunakan ujaran kebencian jadi tidak tajam?"

2015-11-02 13:47:46

Polri

Banyak kalangan menilai langkah Kapolri mengeluarkan Surat Edaran (SE) soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech Nomor SE/06/X/2015 yang diteken pada 8 Oktober lalu berpotensi membungkam suara kritis masyarakat.

Hal tersebut ditampik oleh Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Charlian. Anton mengatakan tidak ada individu atau kelompok manapun yang menjadi hebat dan suaranya didengar dengan menggunakan ujaran kebencian.

"Saya luruskan apakah kelompok yang ingin berpendapat kalau tidak gunakan ujaran kebencian jadi tidak tajam? Kalaupun ada individu atau kelompok menjadi hebat atau menusuk menggunakan ujaran kebencian, kelompok mana itu?" kata Anton di Gedung Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (2/11).

Menurutnya, selama ini, pihaknya sering menemukan aspirasi di dunia maya justru mengumbar kebencian dan konflik karena penyampaiannya menggunakan bahasa yang tidak etis dan kurang pantas. Tidak jarang, banyak pihak yang akhirnya dirugikan, baik kerugian secara individu ataupun kelompok.

"Bukan media sosial saja semuanya dalam orasi kegiatan banner jaring medsos penyampaian pendapat ceramah elektronik maupun pamflet semua kita pantau. Kita banyak temukan setiap hari kata-kata yang kurang pantas di medsos, prihatin tidak jika di dunia maya kebun binatang muncul," tegasnya.

Untuk memonitoring indikasi ujaran kebencian tersebut di dunia maya, lanjut Anton, pihaknya akan menggandeng para ahli baik ahli bahasa, budaya bahkan agama untuk menganalisis aspirasi yang kurang pantas yang dapat berpotensi memicu konflik.

"Untuk menentukan hal tersebut ujaran kebencian atau bukan, kita punya saksi, saksi ahli bahasa, budaya kalau perlu agama. Nantinya ahli yang bicara, kita tidak akan mengusut bila tidak ada laporan dan pengaduan," tuturnya.

(mdk/ren)