PN Jaksel putuskan KPK mesti lanjutkan kasus bailout Bank Century

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti melanjutkan kasus Century yang diduga melibatkan eks Wapres Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede.

2018-04-10 23:22:15

Kasus Century

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) atas kasus dana talangan/bailout Bank Century. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti melanjutkan kasus Century yang diduga melibatkan eks Wapres Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan lembaga antirasuah tersebut menghormati keputusan pengadilan.

"Tentu kami hormati putusan pengadilan tersebut. Berikutnya KPK akan mempelajari putusan itu dan melihat sejauh mana bisa diimplementasikan karena amar putusan tersebut relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang ada," ujar Febri di Jakarta, Selasa (10/4).

"Prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apapun sepanjang terdapat bukti yang cukup," tambah dia.

Seperti diketahui, skandal Bank Century sempat menyita banyak perhatian beberapa tahun belakangan. Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakilnya Boediono menjadi bulan-bulanan dalam kasus tersebut meski tengah berkuasa.

DPR sempat membentuk Pansus Century, sejumlah pejabat era pemerintahan SBY bahkan Boediono dipanggil untuk memberikan keterangan. Lawan politik SBY menduga, duit Rp 6,7 triliun mengalir ke pemenangan SBY-Boediono di Pilpres 2009.

Dugaan diperkuat karena SBY tiba-tiba menunjuk Gubernur Bank Indonesia Boediono menjadi cawapresnya kala itu. Penunjukkan Boediono tak ada satu tahun setelah pencairan bailout Bank Century oleh LPS atas persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bank Indonesia yang menilai Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik.

Kasus ini berhenti sampai penetapan tersangka pemilik saham Century, Robert Tantular, Deputi Gubernur BI Siti Fadjriyah dan Budi Mulya sebagai tersangka di KPK.

(mdk/ded)