Perda Gepeng Yogyakarta dianggap celah buat tindakan semena-mena

Para gepeng merasa tidak diperlakukan manusiawi, usai ditangkap Satpol PP berbekal perda itu.

2015-11-26 16:01:17

Kemiskinan

Puluhan anak jalanan, pengamen, dan gelandangan mendatangi kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menolak penerapan Peraturan Daerah tentang Gepeng (gelandangan dan pengemis) sejak tahun ini.

Penolakan didasarkan pada fakta beleid itu tersebut bukannya melindungi, tetapi justru membuat kaum gepeng semakin sengsara. Yuli, salah seorang pengamen mengatakan, Perda itu membuatnya menjadi korban kekerasan dari Satpol PP. Dia pernah ditangkap dan masukan ke dalam kamp assessment tanpa ada kejelasan.

"Saya pernah ditangkap. Waktu ditangkap, motor kreditan saya dibiarin saja sama satpol PP. Kalau hilang gimana coba? Belum lagi mereka memperlakukan seperti tidak manusiawi," kata Yuli saat bertemu dengan perwakilan anggota DPRD DIY, Kamis (26/11).

Menurut Yuli, di kamp assesment, para Gepeng ditangkap tidak diperlakukan dengan baik. Mereka diberi makan dengan cara piringnya dilempar.

"Tidak ada kepastian juga kapan kami akan dibebaskan. Akhirnya saya kabur," ujar Yuli.

Sementara itu, LBH Yogyakarta mendampingi para Gepeng mengatakan, Perda Gepeng membikin banyak warga kehilangan pekerjaan. Mereka tidak bisa lagi mencari uang buat kebutuhan hidup.

"Mereka di kamp assesement tidak diberi keterampilan lain. Mereka dipaksa tidak boleh bekerja dengan cara yang mereka bisa, tapi pemerintah tidak memberikan solusi," kata Suki Ratnasari dari LBH Yogyakarta.

Karena itu, mereka berharap DPRD DIY bisa mempertimbangkan kembali penerapan Perda itu, dan mencabutnya. Sebab secara pemberlakuan Perda Gepeng hanya membuat kaum Gepeng semakin sengsara.

"Kami datang ke sini untuk mengadu kepada wakil kami, bahwa perda itu justru membuat Gepeng diperlakukan tidak manusiawi. Kami akan pantau terus perkembangan dari pertemuan hari ini," ujar Suki.

(mdk/ary)