Perda Berbasis Agama Dinilai Rentan Diskriminasi

Sebagai produk hukum, dia mengungkapkan, perda berbasis agama, baik perda berdasarkan Injil, Syariah, dan lainnya justru bertentangan dengan prinsip ekualitas (kesamaan di depan hukum). Karena aturan agama tertentu seharusnya tidak berlaku bagi pemeluk agama lain.

2018-11-25 16:12:00

Perda Syariah

Sekretariat Jaringan Milenial Anti-Intoleransi dan Anti-Korupsi Alan Singkali mengatakan, peraturan daerah berbasis agama telah menggugah rasa nasionalisme sebagai sebuah bangsa yang utuh.

"Perda berbasis agama rentan terhadap terjadinya diskriminasi, sebab yurisdiksi hukum mengatur warga dalam sebuah kawasan tertentu, konteks perda, berarti di kawasan suatu daerah," katanya seperti dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/11).

Dia mengungkapkan, menjelang pemilu serentak tahun 2019, kita akan memiliki pemilih pemula baru sekitar 14 juta orang. Kemudian ada sekitar 40 persen pemilih milenial dari total keseluruhan Daftar Pemilih Tetap.

"Mereka yang disebut milenial ini harus diselamatkan pemahamannya tentang kehidupan berkebangsaan. Politik identitas tidak boleh menjadi konsumsi politik mereka. Oleh karena itu perlu untuk segera menghentikan kriminalisasi terhadap sikap politik atas perda berdasarkan agama tersebut," tegas alumni Universitas Hasanuddin Makassar ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dilaporkan karena pidato politiknya yang konsisten menolak Perda Injil dan Perda Syariah pada rangkaian acara ulang tahun partai.

"Pasca pidato tersebut, ada banyak partai yang menyatakan mendukung perda-perda berbasis agama. Kami mengimbau pemilih milenial untuk tidak memilih partai yang mendukung perda berdasarkan agama, karena itu tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan kita", pungkas Alan.

(mdk/fik)