Pengawasan Program MBG, Pemda Minta Peran Lebih Signifikan
Sejumlah kepala daerah menyampaikan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan mutu gizi.
Kasus keracunan yang berulang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah menjadi perhatian serius dan mengingatkan pentingnya pengawasan yang lebih menyeluruh. Selama ini, pengelolaan dan pengawasan kualitas gizi serta kebersihan MBG masih banyak dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga peran pemerintah daerah dalam pengawasan program ini dinilai perlu diperkuat.
Sejumlah kepala daerah menyampaikan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan mutu gizi dan keamanan makanan MBG. Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengungkapkan bahwa meskipun setiap dapur MBG telah diawasi oleh petugas dan ahli gizi, kasus keracunan yang terjadi menunjukkan perlunya keterlibatan yang lebih dekat dari pemerintah daerah.
"Setiap dapur MBG memang sudah ada pengawas dan ahli gizi. Namun, nyatanya kejadian keracunan masih berulang. Pemda lebih tahu kearifan lokal, sehingga pengawasan dari hulu ke hilir akan lebih efektif bila dilibatkan," jelas Lucky.
Dukungan terhadap pelibatan pemerintah daerah juga datang dari pakar gizi masyarakat, Dr. dr. Tan Shot Yen. Ia menilai bahwa BGN tidak dapat berjalan sendiri tanpa menggandeng Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu yang telah memiliki pengalaman dan jaringan kuat di tingkat masyarakat.
"BGN terlalu eksklusif. Padahal, Puskesmas dengan fungsi kesehatan lingkungan (kesling) dan UKS bisa menjadi garda depan supervisi. Posyandu pun punya jaringan hingga akar rumput," ungkap Tan Shot Yen pada Selasa (23/9).
Menurutnya, kebijakan MBG yang terlalu terpusat akan sulit berjalan optimal. Oleh karena itu, perlu ada pergeseran bertahap agar para pemangku kepentingan di daerah memperoleh ruang dan wewenang yang lebih besar dalam pelaksanaan program.
Tan Shot Yen berharap agar BGN dapat menjalin sinergi yang erat dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya untuk membuka ruang kolaborasi hingga tingkat daerah. Dengan demikian, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu dapat lebih aktif berperan dalam pengawasan dan monitoring pelaksanaan MBG.