Pengamat: Fatwa fardhu ain Khofifah tidak bijak dan meresahkan umat

Maulina berpesan, ulama juga harus mampu menahan diri dalam memberikan statement. Sebab setiap perilaku dan pesan komunikasi yang disampaikan ulama bisa memberikan dampak meskipun kecil efeknya dan bisa pula dipersepsikan secara berbeda-beda oleh masyarakat.

2018-06-14 16:45:07

Pilgub Jatim

Polemik diterbitkannya fatwa fardhu ain (wajib bagi setiap umat Islam) untuk memilih Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa terus bergulir. Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Malang, Maulina Pia Wulandari Ph.D, fatwa itu tidak peka dengan kondisi umat.

"Fatwa ini benar-benar tidak bijak, bikin ribut masyarakat. Tapi sebagai proses demokrasi, ya kita biarkan saja, karena rakyat akan semakin cerdas. Semestinya Bawaslu menegur," tutut Maulina saat dikonfirmasi, Kamis (14/6/2018).

Maulina berharap para pendukung calon gubernur lebih berhati-hati ketika akan mengeluarkan fakta karena setiap statement yang disampaikan pemimpin bisa menimbulkan dampak tertentu di publik.

Dengan pesan di fatwa itu, publik bisa menilai bahwa jika tak memilih Khofifah, maka akan dilaknat dengan dosa oleh Allah. Itulah pesan komunikasi yang bisa ditangkap publik. Tentu saja itu meresahkan.

"Konsep religious leader itu harusnya memberikan kedamaian dan pencerahan kepada umat, bukan malah membodohi serta bikin keruh masyarakat," tegasnya.

Seperti banyak diberitakan dan viral di media sosial, sejumlah ulama mengeluarkan fatwa bahwa mendukung Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak hukumnya fardhu ain (wajib bagi setiap umat Islam).

Fatwa itu dihasilkan dalam pertemuan di Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto, 3 Juni lalu, yang melahirkan surat fatwa bernomor 1/SF-FA/6/2018. Pertemuan itu dihadiri Khofifah.

Mengutip dalil kitab, para ulama pendukung Khofifah - Emil juga menyebut, umat Islam yang tidak mendukung Khofifah sama dengan mengingkari Tuhan dan Rasul-Nya.

(mdk/hhw)