Pemkab Mabar Harap Pengembangan Program DMPM Mangrove Meluas ke Lebih Banyak Desa
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berharap Pengembangan Program DMPM Mangrove dapat menjangkau lebih banyak desa, meningkatkan ekonomi lokal dan konservasi lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menyuarakan harapannya agar Program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) dapat diperluas ke lebih banyak desa di wilayahnya. Harapan ini disampaikan untuk memaksimalkan potensi hutan mangrove yang melimpah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, mengungkapkan hal tersebut di Labuan Bajo, Jumat. Pernyataan ini muncul usai mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono. Kunjungan tersebut berlokasi di Desa Boleng, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat.
Program DMPM ini tidak hanya fokus pada pelestarian ekosistem mangrove, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Inisiatif ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian desa melalui kegiatan produktif yang berbasis pada sumber daya mangrove.
Potensi Mangrove dan Upaya Konservasi di Manggarai Barat
Manggarai Barat memiliki potensi hutan mangrove yang sangat besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Tercatat, luas hutan mangrove di wilayah ini mencapai 7.810 hektare. Angka tersebut menyumbang sekitar 19,22 persen dari total luas hutan mangrove di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat secara berkelanjutan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk konservasi. Mereka aktif melakukan penanaman anakan mangrove di berbagai wilayah pesisir dan pulau-pulau. Ini termasuk di pulau-pulau terpencil seperti Pulau Papagarang dan Pulau Sebayur Kecil.
Wakil Bupati Yulianus Weng bahkan melaporkan partisipasinya dalam penanaman mangrove. Ia bersama komunitas sampah menanam mangrove di Pulau Seraya Kecil, Rangko, dan Pulau Papagarang. Upaya ini menunjukkan komitmen Pemkab terhadap pelestarian lingkungan dan ekosistem pesisir.
Program DMPM: Konservasi dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Desa Golo Sepang menjadi salah satu sasaran utama dalam Pengembangan Program DMPM Mangrove yang inovatif. Program ini merupakan strategi yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk mengelola inisiatif kemandirian masyarakat. Tujuannya adalah melindungi dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
DMPM tidak hanya berfokus pada pelestarian hutan mangrove semata, melainkan juga pada peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kegiatan produktif berbasis mangrove dikembangkan, seperti ekowisata, pengolahan hasil perikanan, dan pemanfaatan mangrove sebagai sumber bahan baku produk kreatif ramah lingkungan.
Di Desa Golo Sepang, masyarakat mengembangkan budidaya kepiting bakau dengan sistem apartemen. Selain itu, ibu-ibu setempat diberdayakan dalam mengolah hasil hutan bukan kayu (HHBK) mangrove. Produk yang dihasilkan antara lain stik dan sirup mangrove, yang menambah nilai ekonomi lokal.
Dampak Ekonomi dan Dukungan Pemerintah Pusat
Ahmad Burhan, Ketua Kelompok Alam Sejati, mengakui manfaat ekonomi signifikan dari program DMPM. Ia terlibat dalam pelestarian mangrove, budidaya kepiting, dan pendampingan UMKM HHBK. Program ini dinilai memberikan nilai ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar hutan mangrove Desa Golo Sepang.
"Dari hasil tangkapan kepiting memberikan kami nilai ekonomi dan dari pengolahan selanjutnya melalui sistem apartemen kepiting bisa memberi nilai ekonomi dua hingga tiga kali lipat," kata Ahmad Burhan. Sistem budidaya kepiting apartemen terbukti sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha.
Wamen LH Diaz Hendropriyono secara langsung mengunjungi budidaya kepiting bakau sistem apartemen di Desa Golo Sepang. Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung dan mengembangkan Program DMPM. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong Pengembangan Program DMPM Mangrove lebih lanjut.
"Kedepannya kami di pemerintah khususnya, dengan Kemenko Pangan nanti apa yang bisa kita bantu, supaya akan lebih banyak lagi Desa Mandiri Peduli Mangrove di tempat-tempat lain dan juga lebih banyak lagi wirausaha seperti Pak Burhan yang bisa memanfaatkan, mendapatkan nilai ekonomi dari adanya mangrove ini," ujar Wamen LH. Pemerintah pusat berkomitmen untuk memperluas program ini demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Sumber: AntaraNews