Pemilih Belum Rekam e-KTP, Bawaslu Minta KPU Koordinasi dengan Dukcapil

Abhan mengatakan, rekomendasi tersebut didasarkan dari data beberapa provinsi yang belum merekam e-KTP dan pemilih berpotensi menggunakan surat keterangan (Suket).

2020-11-24 10:11:35

Bawaslu

Ketua Bawaslu Abhan menuturkan jelang pemungutan suara Pilkada 2020, masih ada pemilih yang belum merekam e-KTP. Untuk itu, dia meminta agar KPU melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar melakukan perekaman.

Hal tersebut pun, dia mengungkapkan, sudah dibicarakan dengan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan KPU saat rapat.

"Rekomendasi ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan masalah pada kemudian hari," katanya dikutip dari keterangan pers, Selasa (24/11).

Abhan mengatakan, rekomendasi tersebut didasarkan dari data beberapa provinsi yang belum merekam e-KTP dan pemilih berpotensi menggunakan surat keterangan (Suket). Data tersebut yaitu Sumatra Barat belum rekam 98.467, potensi suket 25.032. Jambi belum rekam 47.155, potensi suket 181.254 dan Kalimantan Selatan belum rekam 72.066 dan potensi suket 152.855.

"Ini merupakan salah satu potensi permasalahan pasca penetapan DPT. Maka KPU harus selalu melibatkan jajaran pengawas pemilihan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan," terangnya.

Dia menilai ada potensi persoalan pemilih yang berada di tapal batas seperti di Batang Hari dan Muara Jambi. Bahkan, terdapat beberapa pemilih di wilayah Muara Jambi yang tidak ingin memilih sesuai dengan wilayah pemilihannya lantaran lokasi TPS jauh.

"Serupa juga terjadi di Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar), Dusun Mara Eling dan Dusun Bangkok 305 penduduk (bukan wilayah Halut) dan Dusun Dumdum (Halut). Terdapat 220 penduduk Halbar ingin mendirikan TPS di wilayah bukan wilayah pemilihan," tutup Abhan.

(mdk/fik)