Pemerintah Perlu Sistem Big Data Rakyat Miskin

Dampak dari pengabaian data kemiskinan adalah kekacauan distribusi bantuan sosial seperti yang terjadi saat ini. Aplikasi yang dibuat pemerintah agar data sinkron juga selalu bermasalah.

2020-05-01 20:31:00

Dana Bansos

Bantuan sosial untuk warga miskin selalu bermasalah. Salah satu kendalanya ialah pembaharuan data warga miskin dari daerah ke pemerintah pusat. Padahal jumlah warga miskin tapi tahun selalu berubah. Hal itu membuat bansos tidak merata hingga salah sasaran.

Pengamat Sosial asal UNJ, Badrun, menilai pemerintah telah mengabaikan data yang penting untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Menurutnya, karena pemerintah lebih mementingkan infrastruktur.

"Itu pertanda pemerintah telah lalai dan abai pada data yang sangat vital bagi upaya untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Jadi terjawab sudah mengapa 5 tahun lalu pemerintah lebih fokus ke infrastruktur? Karena menganggap data kemiskinan warga negara tidak penting," ujarnya, Jumat (1/4).

Dia menambahkan, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah seperti tidak percaya pada data. Menurutnya, hal itu membenarkan tesis tentang ciri rezim pemerintahan populis yang cenderung mengabaikan data, bahkan mengabaikan cara pandang ilmu pengetahuan.

Dia menyebut, dampak dari pengabaian data kemiskinan adalah kekacauan distribusi bantuan sosial seperti yang terjadi saat ini.

"Solusinya adalah saat ini gunakan struktur pemerintahan dan struktur sosial sampai lapisan paling bawah seperti kepala desa atau lurah sampai ke RW dan RT. Karena mereka tahu persis warga mana yang layak mendapat bantuan," ucapnya.

Lanjutnya, aplikasi yang dibuat pemerintah agar data sinkron juga selalu bermasalah. Dia bilang, saat ini pemerintah butuh data besar tentang rakyat miskin.

"Aplikasi juga bermasalah, karena data primernya bermasalah. Yang diperlukan itu sistem big data tentang data rakyat miskin. Tapi saat ini sudah telat, rakyat keburu lapar," katanya.

Maka dari itu, langkah cepat yang harus dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan struktur sosial paling bawah. Termasuk memberdayakan tokoh informal yang dipercaya masyarakat di lapisan paling bawah.

"Jokowi sudah punya model, tidak jauh-jauh dari blusukan sendiri, gunakan relawan, atau gunakan aparat. Itu ratusan staff di Istana harusnya berfikir keras untuk mencari solusi," ujarnya.

(mdk/lia)