Pemerintah Kabupaten Madiun Sahkan Transformasi BPR Menjadi Perseroda, Perkuat Tata Kelola dan Layanan UMKM
Langkah strategis Pemkab Madiun mengesahkan Transformasi BPR Madiun menjadi Perseroda, mengubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat, demi penguatan tata kelola dan peningkatan layanan UMKM.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, telah mengambil langkah signifikan dalam memperkuat sektor keuangan daerah. Pada Jumat, 30 Januari, Pemkab Madiun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun secara resmi mengesahkan perubahan status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun.
Transformasi ini mengubah status BPR dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda). Keputusan ini disepakati dalam rapat paripurna dewan setempat, menandai era baru bagi bank daerah tersebut.
Selain perubahan status hukum, BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun juga akan berganti nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru serta tuntutan tata kelola yang lebih modern dan efisien.
Penguatan Tata Kelola dan Regulasi Baru
Perubahan status hukum BPR Kabupaten Madiun ini merupakan respons terhadap kebutuhan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan daya saing di tengah dinamika sektor keuangan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan bahwa langkah ini juga sejalan dengan amanat regulasi terkini.
Transformasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Regulasi-regulasi ini mendorong bank daerah untuk memiliki struktur yang lebih adaptif.
“Transformasi status hukum tersebut juga diikuti dengan perubahan nama dari BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun menjadi Bank Perekonomian Rakyat untuk menyesuaikan regulasi terbaru dan tuntutan tata kelola,” ujar Bupati Hari Wuryanto.
Pergantian nama dan status ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih besar dalam operasional dan pengembangan bisnis bank, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar industri yang berlaku.
Komitmen Pemda dan Dukungan UMKM
Dalam mendukung ekspansi layanan dan penguatan modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun menunjukkan komitmen yang kuat. Bupati Hari Wuryanto mengungkapkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi target modal hingga Rp100 miliar.
Saat ini, modal bank telah mencapai Rp80 miliar, menunjukkan progres yang signifikan menuju target tersebut. Dengan penambahan modal ini, manajemen bank optimis dapat memberikan pelayanan prima, terutama dalam memfasilitasi kebutuhan permodalan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Madiun.
Peningkatan modal ini diharapkan akan memperluas jangkauan layanan bank kepada pelaku UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah. “Manajemen kita tetap melakukan pelatihan-pelatihan kepada karyawan supaya mereka bisa memberikan layanan yang prima kepada masyarakat,” kata Bupati.
Pelatihan berkelanjutan bagi karyawan juga menjadi prioritas untuk memastikan kualitas layanan tetap optimal. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap Bank Perekonomian Rakyat yang baru.
Struktur Kepemilikan dan Prospek Ekonomi
Struktur kepemilikan Bank Perekonomian Rakyat ini mayoritas berada di tangan Pemerintah Kabupaten Madiun, dengan saham sebesar 95 persen. Sementara itu, 5 persen sisanya dimiliki oleh pihak luar melalui karyawan bank.
Struktur kepemilikan ini menunjukkan kontrol yang kuat dari pemerintah daerah dalam arah kebijakan dan operasional bank, namun tetap membuka ruang bagi partisipasi karyawan. Dengan fondasi yang lebih kuat, bank ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal.
“Insya Allah, betul-betul perusahaan daerah ini bisa meningkatkan perekonomian,” pungkas Bupati Hari Wuryanto. Harapan besar disematkan pada transformasi ini untuk memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Madiun melalui dukungan finansial yang lebih baik.
Sumber: AntaraNews