Pemerintah Dinilai Belum Tegas Dalam Menangani Pandemi Covid-19

Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu menerapkan birokrasi berbelit di tengah darurat virus Corona.

2020-04-04 14:10:09

Corona

Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu menerapkan birokrasi berbelit di tengah darurat virus Corona. Djohermansyah menilai Presiden Jokowi harus mengambil langsung komando sebagai panglima tertinggi melawan Corona bukan Menteri Kesehatan.

"Hand in hand menghadapi perang Corona. kepemimpinan itu diawali presiden sebagai panglima besar, panglima tertinggi dalam perang melawan Corona. Bukan menteri kesehatan," ujar Djohermansyah dalam diskusi di radio, Sabtu (4/4).

"Jangan pakai birokrasi-birokrasi di saat berbahaya ini kalau kita tidak mau rakyat mati banyak," imbuh Guru Besar IPDN itu.

Djohermansyah mengatakan, pemerintah pusat sebagai panglima tertinggi dibantu para gubernur, bupati serta wali kota sebagai panglima di wilayah masing-masing. Menurutnya, perlu ada satu padu untuk menyusun strategi bersama menghadapi Corona.

Jika tidak, Djohermansyah menilai korbannya akan makin bertambah. Tidak hanya masyarakat biasa, tetapi para pejabat negara itu sendiri.

"Itu kalau kita tidak bersatu padu, strategi perang tidak jitu, arahan kebijakan pusat tidak clear dan jelas, maka ini bisa berguguran. Bukan hanya rakyat, panglima perangnya gugur," kata mantan Dirjen Otda Kemendagri ini.

Djohermansyah menuturkan, pemerintah pusat harus memberikan arahan yang jelas kepada pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah pusat juga diminta untuk memberikan dorongan kepada pemerintah daerah.

"Bukan di-discourage. Kasih semangat. Yang ada di lapangan kan kepala daerah. Pejabat pemerintah pusat kan duduk di balik meja. Mereka ini dimana-mana, termasuk pasukan tenaga medis," ucapnya.

Menurut Djohermansyah, pemerintah harus bisa mengakomodasi kebijakan daerah untuk menghadapi corona. Dia mengatakan, ada beberapa ide bagus muncul dari kepala daerah. Contohnya, pemerintah daerah yang ingin menerapkan jam malam, serta memberhentikan bus antar provinsi antar kota.

"Yang penting sebetulnya pusat harus akomodatif terhadap ide-ide daerah," kata dia.

Selain itu, pemerintah pusat diminta jangan cuma mengambil kebijakan dengan imbauan. Misalnya mengenai mudik. Pemerintah tak melarang tetapi hanya mengimbau. Menurut Djohermansyah hal tersebut tak seharusnya dilakukan pusat.

"Jangan dengan imbauan. Pusat itu memimpin peperangan. Kalau peperangan hanya imbau-imbau, ya mati anak buah di lapangan," pungkasnya.

(mdk/gil)