PDIP: Pidato Jokowi angkat martabat & kepeloporan bangsa Indonesia

Pidato Jokowi dinilai sangat tepat dan menyentuh persoalan fundamental dunia yakni ketidakadilan di bidang ekonomi.

2015-04-22 13:49:04

Konferensi Asia Afrika

Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA) pagi tadi telah menggelorakan kembali solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika.

Pidato sang kepala negara dinilai sangat tepat dan menyentuh persoalan fundamental dunia yakni ketidakadilan di bidang ekonomi.

"Ajakan Indonesia untuk menjawab ketidakadilan dan ketidakseimbangan dunia, termasuk bagaimana memelopori tatanan dunia baru dengan melakukan reformasi struktural lembaga keuangan global, sangat relevan dan perlu mendapat dukungan semua pihak," kata Hasto di Jakarta, Rabu (22/4).

Menurut Hasto, pidato Presiden Jokowi tersebut sekaligus menegaskan benang merah kesejarahan kepemimpinan Indonesia sejak KAA, Gerakan Non-Blok, dan Conferences of The New Emerging Forces (Conefo) yang dirintis Bapak Bangsa, Bung Karno.

"Semangat itulah yang PDI Perjuangan rasakan. Kini momentum politik kita, untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan politik agar Indonesia secepatnya menyelesaikan berbagai persoalan internal kita," ujarnya.

Hasto mengungkapkan, Indonesia yang secara geostrategis berada di antara dua benua dan dua samudera, memiliki tugas sejarah untuk memainkan peran sentralnya di dalam tatanan dunia baru yang lebih berkeadilan. Karena itu, tegas Hasto, PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Jokowi tersebut.

"60 Tahun peringatan KAA membuka kembali sejarah kepeloporan Indonesia di di dunia international. Ini menjadi momentum memulihkan rasa percaya diri dan martabat sebagai bangsa," tukasnya.

PDI Perjuangan, lanjut Hasto, juga berharap agar peringatan KAA tersebut tidak hanya menegaskan tanggung jawab sebagai bangsa untuk membangun persaudaraan dunia. Karenanya, agenda reformasi arsitektur keuangan dunia yang lebih berkeadilan diharapkan lebih kongkrit dirumuskan.

(mdk/ren)