Merdeka.com - Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemui Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/4). Dalam pertemuan itu BPK menyampaikan sejumlah hal.

Diantaranya, perihal pembangunan megaproyek pembangkit listrik dinilai memiliki persoalan pembebasan lahan.

"Tadi dijawab presiden, beliau akan mem-push power plant di batang dan diperkirakan menjadi contoh untuk target 35 ribu megawatt. Pada pemerintahan lalu 8 ribu megawat belum tercapai," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis.

Menurut Harry, Presiden Jokowi optimistis target tersebut bisa tercapai. Bahkan, jika benar demikian, Jokowi bakal menaikkan target tersebut menjadi 50 ribu megawatt selama masa pemerintahannya.

"Tadi juga disampaikan anggota BPK yang mengurusi keuangan negara, ada permasalahan dalam konteks single fiscal year," katanya. "Menurut kami keharusan pelaporan anggota itu 31 desember tetapi sejumlah proyek di beberapa daerah yang menyangkut APBD-P itu disajikan november, dilaksanakan desember, harus ditutup 31 desember maka kemungkinan terjadi pelaporan palsu."

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2014, terdapat 3.293 temuan menimbulkan dampak finansial sebesar Rp 14,74 triliun. Rinciannya, kerugian negara Rp 1,42 triliun, potensi kerugian negara Rp 3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan Rp 9,55 triliun.