PDIP Menduga Rencana KPK Periksa Hasto Politis hingga Singgung Gibran

Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim menilai pemanggilan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak lepas dari aspek politis mengingat saat ini momen Pilkada.

"Ini adalah masa menjelang Pilkada serentak 2024, tidak bisa dipungkiri adanya persepsi publik bahwa persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari aspek politik," kata Chico pada wartawan, Rabu (5/6).

PDIP memastikan Hasto akan memenuhi undangan KPK. Hal ini sebagai bentuk kewajiban warga negara yang taat pada hukum.

Sementara terkait kasus Harun, Chico menyebut kasus itu adalah kasus suap di mana penyual dan tersuap sudah dikenakan sanksi hukuman Pidana. Namun belakangan kasus itu kembali hidup seiring dengan Rakernas PDIP.

"Ketika kasus itu sendiri muncul nampak muatan politik yng sangat kuat, karena terjadi sebelum acara Rakernas Partai," ucap dia.

Selain itu itu, Chico menilai kasus Harun tidak sebanding dengan kasus korupsi mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Kasus ini tidak sebanding dengan Korupsi SYL, atau korupsi tambang timah dan kasus-kasus besar lain, apalagi kasus-kasus yang terkesan ditunda karena yang tersangkut adalah sosok sosok yang menjadi bagian dari pusaran kekuasaan," tegas dia.

"Kitapun akhirnya terpaksa membandingkan dengan pengaduan Ubedilah Dosen UNJ yang mengadukan dugaan korupsi Gibran dan Kaesang, yang sampai sekarang masih didiamkan," pungkasnya.