Pascapilkada serentak, Mahkamah Konstitusi jadi fokus pengamanan

Sebab biasanya, pasangan yang menggugat ke MK pasti akan membawa banyak massa.

2015-08-15 02:02:00

Pilkada Serentak

Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang paling sering dituju setelah proses pemilihan umum dilangsungkan. Biasanya, pasangan yang tidak terima dengan kekalahannya akan mengajukan gugatan ke gedung yang terletak di Jl Medan Merdeka Barat itu.

Hal itu rupanya sudah menjadi perhatian Polda Metro Jaya. Menurut Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Tito Karnavian, pihaknya akan mengantisipasi keamanan di Mahkamah Konstitusi (MK) pasca Pilkada serentak mendatang.

"Pasca Pilkada nanti, kita akan tingkatkan pengamanan ke MK. Karena nanti kalau ada sengketa-sengketa Pilkada. Bayangkan saja ada 269 kabupaten, kota dan provinsi yang ikut pilkada serentak," ujar Tito di Polda Metro Jaya, Jumat (14/8).

Tetapi, kata Tito, pihaknya tidak mengetahui mekanisme penyelesaian pilkada. Namun berkaca dari tahun lalu, penyelesaian sengketa pilkada masih melalui MK.

"Apakah akan terpusat di MK, atau mungkin dengan cara lain seperti video conference. Kalau seandainya terpusat, bila lebih dari 100 gugatan (Pilkada) kan memerlukan pengamanan ekstra ketat. Karena akan banyak yang datang ke MK, ini semua sedang kita antisipasi," katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan, bila mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada masih melalui MK, maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan MK.

"Kalau persidangannya sama seperti yang lalu semuanya di MK, maka kita akan koordinasi dengan MK. Kalau ada mekanisme lain misalnya, dilimpahkan di pengadilan tinggi, atau pengadilan negeri jadi lebih ringan sih," pungkas Tito.

(mdk/lia)