OTT penegak hukum dan politisi, KPK amankan 5 orang dan dolar Singapura
OTT penegak hukum dan politisi, KPK amankan 5 orang dan dolar Singapura. Namun, KPK belum menjelaskan lebih lanjut pihak yang tertangkap dalam operasi tersebut. Akan tetapi dalam OTT itu KPK mengamankan sejumlah mata uang asing.
Lima orang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Jumat (6/10) tengah malam. OTT tersebut terkait kasus hukum di Manado, Sulawesi Utara.
"Sejauh ini sekitar 5 orang diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Sabtu (7/10).
Namun, KPK belum menjelaskan lebih lanjut pihak yang tertangkap dalam operasi tersebut. Akan tetapi dalam OTT itu KPK mengamankan sejumlah mata uang asing.
"Tim menemukan adanya indikasi transaksi penerimaan sejumlah uang pada Hakim terkait dengan penanganan kasus korupsi di daerah Sulut. Puluhan ribu dolar Singapura diamankan dari lokasi" kata Febri.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK menangkap dua orang yakni penegak hukum dan politisi. Operasi ini dilakukan di Jakarta pada Jumat (6/10) tengah malam.
"Kami konfirmasi, ada tim KPK yang turun ke lapangan. Terkait dengan kasus hukum di Sulawesi Utara. Ada penegak hukum dan politisi yang diamankan," ujar Wakil Ketua KPK Laode Syarif kepada merdeka.com, Sabtu (7/10).
Dia menuturkan, operasi tangkap tangan ini sudah dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Menurutnya, ini salah satu hasil kerja sama KPK dengan MA.
Dalam operasi tangkap tangan semalam, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai. Namun dia tidak menjelaskan detail kasus yang menjerat penegak hukum dan politisi itu.
Baca juga:
MA telepon Pengadilan Manado soal dugaan hakim terjaring OTT KPK
OTT penegak hukum dan politisi, KPK sita barang bukti mata uang asing
Kasus suap Rp 50,5 M, Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali resmi dicopot
Politisi PKS: Ada kesan KPK benci koruptor bukan sama korupsi
Pimpinan KPK tegaskan OTT tak pernah dilakukan saat pemberian pertama
Istana sebut OTT menunjukkan keberhasilan KPK berantas korupsi
Kepala daerah terjaring OTT, Menteri Tjahjo perkuat peran inspektorat