Opini: Di Balik Gelombang Reshuffle Kabinet Prabowo

Presiden ingin menunjukkan bahwa ia memegang kendali penuh terhadap kekuasaan eksekutif yang dapat mengevaluasi kinerja dan performa para pembantu presiden.

Presiden Prabowo Subianto memilih melakukan reshuffle secara bertahap. Setelah melakukan reshuffle jilid 1, yang di antaranya mengganti Menteri Keuangan dari Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi (dari Budi Arie Setiadi menjadi Ferry Juliantono), Menteri Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BPMI (dari Abdul Kadir Karding menjadi Mukhtarudin serta menaikkan status Badan Haji dan Umrah menjadi Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin oleh Irfan Yusuf sebagai menteri dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.

Reshuffle jilid 2, diperkirakan akan kembali dilakukan karena masih adanya kursi menteri yang kosong seperti Menkopolkam, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wamen Kementerian Ketenagakerjaan. Bukan tidak mungkin setelah reshuffle jilid 2, akan terus dilakukan reshuffle lainnya hingga 1 tahun pemerintahan.

Lantas bagaimana kita membaca arah reshuffle kabinet ini?

Pertama, presiden ingin menunjukkan bahwa ia memegang kendali penuh terhadap kekuasaan eksekutif yang dapat mengevaluasi kinerja dan performa para pembantu prsiden, kapan pun dan dimana pun. Hal lain adalah adanya kebutuhan presiden untuk memastikan tidak adanya perilaku yang irregular yang dapat menimbulkan krisis atau instabilitas.

Kedua, tata ulang kekuatan di internal kabinet. Presiden Prabowo sadar bahwa ia dikelilingi kekuatan partai dan dilema sistem multipartai yang kompleks membuatnya harus mengakomodasi banyak kepentingan partai dalam kabinet. Namun, di tengah situasi seperti ini, tentu ia punya kepentingan strategis untuk melakukan reposisi kekuatan di internal kabinet, dengan mengisi posisi menteri pada seseorang yang mewakili lingkaran politik Prabowo, dan tentu pernah berinteraksi secara personal dan kelembagaan dengan presiden.