Ngadu ke LBH, warga Kampung Pulo merasa dibohongi Pemprov DKI

Mereka protes jika disebut warga liar karena memiliki KTP DKI dan bayar pajak tiap tahun.

2015-08-26 20:27:00

Sejumlah warga Kampung Pulo mengadu ke LBH Jakarta atas penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, mereka merasa dibohongi karena awalnya Pemprov DKI menjanjikan ganti luas tanah persis seperti yang terkena gusur.

"Saya mengikuti rencana relokasi sejak awal, dari proses pengukuran tanah yang katanya nanti akan diganti sesuai dengan foto tanah yang sudah diukur, tapi mana janjinya?" kata salah satu warga Kampung Pulo, Kamaludin saat konferensi pers dengan LBH Jakarta di Kampung Pulo RW 02, Jatinegara, Jakarta Timur (26/8).

"Tanah saya juga diukur, difoto dan nanti dijanjikan bakal bayar sesuai foto. Jangankan rumah, pohon, kandang ayam diganti katanya. Setelah ada penggusuran tim penilainya enggak ada, "sambung dia.

Kamaludin juga tidak terima jika warga kampung pulo itu dianggap warga liar. Karena semua warga punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

"Kami di sini punya KTP Jakarta masa dibilang warga liar. Kami tidak terima itu," tukasnya.

Warga Kampung Pulo merasa bingung lantaran dianggap sebagai penduduk ilegal. Terlebih mereka membayar pajak, listrik dan air selama tinggal di Kampung Pulo.

"Kita tinggal di sini bayar PBB, bayar Listrik, bayar PAM, kami taat pada aturan pemerintah masa di bilang warga liar. Di mana liarnya?" tanya Kamal.

Penduduk Kampung Pulo bahkan mengatakan sebelum kemerdekaan Indonesia, kampung ini sudah berdiri. "Kita protes bahwa kampung pulo ini bukan kampung lair. Sebelum Indonesia merdeka kampung pulo ini sudah ada," pungkasnya.

(mdk/rnd)