Musala Ponpes Sidoarjo Ambruk, Puan Minta Audit Teknis Bangunan dan Pendampingan Santri

Tercatat 102 korban berhasil dievakuasi, dengan 91 dirawat di rumah sakit, 10 kembali ke keluarga, sementara sekitar 38 santri masih terjebak di reruntuhan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka atas musibah robohnya musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan 3 santri dan melukai puluhan lainnya. Puan menegaskan perindungan santri harus menjadi prioritas.

"Dukacita kami sampaikan bagi para korban akibat kejadian ini. Pemerintah harus memastikan setiap santri belajar dan beribadah di tempat yang aman, layak, dan bermartabat," kata Puan, Selasa (30/9/2025).

Musala yang berada di asrama putra Ponpes Al Khoziny ambruk saat digunakan untuk salat berjemaah pada Senin (29/9). Hingga Selasa pagi, tercatat 102 korban berhasil dievakuasi, dengan 91 dirawat di rumah sakit, 10 kembali ke keluarga, sementara sekitar 38 santri masih terjebak di reruntuhan.

Puan menegaskan, proses evakuasi harus mengutamakan keselamatan. "Tentunya kita berterima kasih atas peran tim SAR dan pihak-pihak yang membantu proses evakuasi ini. Evakuasi pun harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan para santri yang masih terjebak di reruntuhan bangunan," tuturnya.

Ia pun mengingatkan pemerintah agar peristiwa ini menjadi peringatan terkait standar keselamatan bangunan pesantren. Ia juga menyoroti kurangnya pengawasan konstruksi pada sarana ibadah dan pendidikan berbasis pesantren.

"Negara harus hadir memastikan setiap proses pembangunan, terlebih yang menyangkut fasilitas publik untuk anak- anak, dilakukan sesuai kaidah konstruksi yang benar dan diawasi secara ketat," ungkap Puan.

Selain penanganan darurat, Puan meminta pendampingan psikologis bagi korban serta audit teknis bangunan. Ia menekankan, pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan tidak boleh dibiarkan dengan fasilitas yang membahayakan.

"Aparat terkait, termasuk Kementerian PU, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, harus bekerja sama melakukan audit teknis bangunan. Juga pendampingan psikologis atau trauma healing bagi korban,” ujar cucu Bung Karno itu.

"Negara tidak boleh abai terhadap hak dasar anak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan dan keagamaan yang sehat serta aman dari risiko bencana maupun kecelakaan teknis," pungkasnya.