MUI Desak Indonesia Keluar dari BoP, Begini Respons Menlu Sugiono
Prioritas utama diplomasi nasional saat ini telah bergeser sepenuhnya pada pemantauan situasi keamanan di kawasan Teluk.
Pemerintah Indonesia menangguhkan seluruh pembicaraan terkait organisasi Board of Peace (BoP).
Langkah ini diambil menyusul memanasnya eskalasi konflik di Iran. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga meminta agar pemerintah segera menarik diri dari keanggotaan lembaga tersebut.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan bahwa prioritas utama diplomasi nasional saat ini telah bergeser sepenuhnya pada pemantauan situasi keamanan di kawasan Teluk.
Menurutnya, dinamika perang yang melibatkan Iran menuntut perhatian ekstra dibandingkan pembahasan administratif organisasi.
"Ya ini semua pembicaraan BoP on hold, semua apa namanya perhatian shifted ke situasi di Iran," ujar Sugiono saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Kendati begitu, Sugiono menyampaikan Indonesia tetap berkomunikasi dan berdiskusi dengan negara-negara sahabat di kawasan Teluk, khususnya Timur Tengah.
Pasalnya, negara kawasan Teluk yang menjadi anggota BoP juga ikut terdampak serangan dari eskalasi perang Iran.
"Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama teman-teman kita konsultasi dan kosultasi dengan rekan-rekan kita di teluk karena mereka mengalami juga diserang. Karena mereka juga anggota BoP juga," jelas Sugiono.
MUI Desak Pemerintah Mundur dari BoP
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.
MUI mendoakan almarhum menjadi penghuni surga. Ucapan belasungkawa dan doa untuk Ali Khamenei tertuang dalam Tausiyah MUI tentang Eskalasi Serangan Israel-Amerika terhadap Iran.
Seperti dikutip dari situs resmi MUI, Tausiyah MUI tersebut dikeluarkan melalui surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Minggu (1/3/2026).
MUI mengatakan, Amerika yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui Board of Peace (BoP) kini menghadapi pertanyaan besar, apakah strategi tersebut sungguh diarahkan untuk perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina.
"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," tegas sikap MUI dalam Tausiyah.