Muhammadiyah Usul Pemerintah Naikkan Status Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional
Penetapan status bencana nasional akan punya dampak politis dan psikologis kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang.
Tiga wilayah di Sumatra yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terdampak bencana banjir bandang. Kondisi penanganan yang dilakukan pemerintah di tiga wilayah terdampak banjir bandang itu dinilai lambat.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bidang Hukum, HAM dan Hikmah Busyro Muqoddas menyebut dirinya mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional ditiga provinsi itu.
Busyro menilai penetapan status bencana nasional akan punya dampak politis dan psikologis kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang. Kondisi ini akan memberikan ketenangan batin pada warga terdampak banjir bandang.
"Itu (penetapan status bencana nasional) punya efek psikologis secara politik dan menenangkan jiwa masyarakat Aceh dan keluarganya. Siapa yang tidak butuh ketenangan," ujar Busyro saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (19/12).
Penanganan Lambat Perparah Penderitaan Warga
Busyro menyebut penanganan yang lambat akan berpotensi memperparah penderitaan warga yang saat ini terdampak banjir bandang di Sumatera.
Busyro mewanti-wanti agar pemerintah untuk menangani masalah bencana ini dengan cepat agar masyarakat tidak kehilangan kesabarannya.
"Lambat (penanganan bencana di Sumatera). Monitoring kami lewat Zoom dengan perwakilan tiga provinsi itu lambat," tegas Busyro.
"Sekarang derita yang luar biasa ditiga provinsi. Kalau sampai berlarut jangan sampai saudara kita kehilangan kesabaran," imbuh Busyro.
Busyro menjabarkan jika pemerintah menetapkan status bencana nasional, setelahnya juga harus diikuti dengan langkah yang kongkret dan juga berkolaborasi dengan masyarakat sipil.
"Jangan berhenti dipenetapan (status bencana nasional) saja. Tapi (pemerintah) juga bersama-sama masyarakat sipil. Kita tidak usah diminta seperti sekarang ini, masyarakat menunjukkan kemanusiaannya yang asli," terang Busyro.
"Tunjukkan kemanusiaan kebangsaan lewat penetapan Presiden. Pembantu-pembantu lainnya jangan sampai menghalang-halangi," tutup Busyro.