MPR Sebut Indonesia Sudah Masuk Fase Krisis Iklim
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan Indonesia telah memasuki fase krisis iklim dan mendorong percepatan transisi energi terbarukan.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak lagi berada pada tahap perubahan iklim, melainkan telah memasuki fase krisis iklim.
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun yang digelar di Ruang Delegasi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/12).
“Saya sudah tidak mau lagi menggunakan istilah perubahan iklim. Hari ini kita sudah berada di tahap krisis iklim, satu tingkat di atas perubahan iklim dan satu tingkat di bawah bencana iklim,” kata Eddy.
Ia menyebut, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat melampaui 5 persen pada kuartal sebelumnya, tantangan besar di sektor energi dan lingkungan masih membayangi.
Transisi Energi dan Tantangan Investasi
Eddy mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki cadangan energi yang melimpah, baik fosil maupun terbarukan.
Cadangan gas dan batu bara dinilai masih besar, sementara potensi energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, air, angin, dan arus laut tersebar di berbagai wilayah.
“Cadangan gas dan batu bara kita sangat besar. Batu bara bahkan bisa diproduksi hingga ratusan tahun ke depan. Di sisi lain, potensi energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, air, angin, dan arus laut tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor energi untuk kebutuhan harian, mulai dari BBM, LPG, hingga diesel.
“Ini paradoks energi yang harus segera kita akhiri. Salah satu jawabannya adalah transisi energi,” ujarnya.
Dampak Krisis Iklim
Menurut Eddy, dampak krisis iklim telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti cuaca ekstrem, hujan tidak menentu, banjir, hingga gelombang panas.
Ia mencontohkan intensitas hujan tinggi yang terjadi di Sumatra, Jawa Tengah, dan Bali dalam beberapa waktu terakhir yang memicu bencana dan berdampak pada kehidupan sosial serta perekonomian.
“Musim sudah sulit diprediksi. Hujan deras bisa datang saat musim kemarau. Ini bukti bahwa perubahan iklim sudah sangat signifikan dan masuk tahap krisis,” ucapnya.
Terkait kebijakan energi, Eddy menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun peta jalan pengembangan ketenagalistrikan melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN hingga 2034.
Dalam dokumen tersebut, Indonesia menargetkan pembangunan hampir 73 gigawatt pembangkit baru, dengan sekitar 52 gigawatt berasal dari energi baru dan terbarukan.
“Ini peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja hijau, mendorong industri manufaktur dalam negeri, serta membangun ekonomi baru yang berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan kebutuhan investasi transisi energi dalam 10 tahun ke depan diperkirakan mencapai sekitar 190 miliar dolar AS atau setara Rp3.400 triliun, dengan kebutuhan tahunan sekitar 19 miliar dolar AS.
“Namun dampaknya sangat nyata. Potensi penciptaan green jobs mencapai 1,7 juta lapangan kerja, kontribusi signifikan terhadap PDB, serta mendorong lahirnya ekonomi karbon yang kini sudah memiliki payung hukum,” ujarnya.