MPR akui lobi pemerintah minta anggaran tak dipotong
Mahyudin mengatakan melobi pemerintah agar anggaran MPR tak dipotong merupakan hal wajar.
Wakil Ketua MPR Mahyudin mengakui MPR melobi pemerintah agar anggarannya tidak dipotong. Dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran Kementerian dan Lembaga, Presiden memotong 87 Kementerian dan Lembaga yang anggarannya dipotong.
Namun, dalam Inpres tidak mencantumkan meminta tiga lembaga di parlemen yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk menghemat anggarannya.
"Ya kalau MPR memang ngelobi," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).
Mahyudin mengatakan melobi pemerintah agar anggaran MPR tak dipotong merupakan hal wajar. Sebab, anggaran hanya diperuntukkan untuk membiayai operasional empat pilar kebangsaan.
"MPR itu lebih pada anggaran seperti sosialisasi karena kita tidak ada belanja barang, kecuali hanya buku dan itu enggak bisa dikurang-kurangin," ujar Politikus Golkar ini.
Lewat alasan inilah, kata dia, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat memaklumi permintaan MPR yang menginginkan agar anggarannya tak dipotong.
"Kita slotnya juga kecil di bawah Rp 1 triliun. Jadi kita sudah ketemu Menkeu, pimpinan MPR dan pimpinan fraksi menyampaikan ibu Sri Mulyani setuju untuk anggaran sosialisasi tidak dipotong," ujarnya.
Baca juga:
Kampanye penghematan, Jokowi ternyata tak potong anggaran DPR
Fahri Hamzah sebut Jokowi langgar UU potong anggaran lewat Inpres
Protes Jokowi, pimpinan MPR bilang potong anggaran harus ubah UU
Ini rincian pos anggaran kementerian yang dipangkas Rp 64,7 triliun
Studi banding ke luar negeri dibatasi, Akom klaim DPR hemat Rp 134 M