Mimpi Jenderal Moeldoko mau samakan SBY dan Panglima Soedirman

"Soal jenderal besar itu Soeharto keliru. Kenapa mau diteruskan lagi?" kata TB Hasanuddin.

2014-01-10 05:01:00

Presiden SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri di Jakarta. Ada hal yang cukup mengejutkan di sana.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengusulkan adanya anugerah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Anugerah yang dimaksud Moeldoko adalah gelar jenderal besar. SBY tahu diri dan menolak anugerah ini.

Seperti diketahui, tahun 1997, Presiden Soeharto memberikan gelar jenderal besar untuk Nasution dan Soedirman dengan pangkat jenderal bintang lima. Tapi Soeharto pun ikut menerima anugerah jenderal besar tersebut. Banyak pihak menilai ini hanya dilakukan Soeharto untuk batu loncatan saja, agar tak terkesan menabrak etika.

Kini rupanya Jenderal Moeldoko ingin menyamakan SBY dengan Panglima Soedirman. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai Moeldoko terlalu berlebihan dan meneruskan kesalahan Soeharto.

"Jenderal itu bukan gelar, tapi pangkat. Di Indonesia itu ada brigjen, mayjen, letjen dan jenderal penuh bintang empat. Jangan dicampuradukkan. Pak Harto itu keliru, kok diteruskan?" kata TB Hasanuddin saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (9/1).

TB Hasanuddin menilai Jenderal Soedirman layak bergelar Panglima Besar karena dulu sistem kepangkatan memang seperti itu. Ada gelar Panglima Besar Revolusi, Panglima Besar dan sebagainya. Gelar Panglima Besar melekat pada Soedirman. Namun kini tak ada gelar seperti itu lagi bagi para jenderal lain.

"Sekarang kan ditertibkan. Itu zaman revolusi, sehingga Panglima Soedirman berhak. Kalau yang lain mau jadi jenderal besar itu undang-undangnya apa? Aturannya mana?" kata pensiunan jenderal TNI AD ini.

Politikus PDI Perjuangan ini menilai Moeldoko terlalu berlebihan. Jika merasa SBY berjasa berikan saja penghargaan lain. Bisa bintang jasa atau yang lain, sesuai aturan. Tak perlu memberikan pangkat jenderal besar atau yang macam-macam.

"Itu tidak perlu, diberi gelar sesuai perundang-undangan saja. jangan overload. Ikuti aturan perundang-undangan," pungkasnya.

(mdk/ian)