Menteri Wihaji: Investasi Keluarga Jadi Fondasi Program Prioritas Nasional Prabowo
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menegaskan bahwa Investasi Keluarga merupakan fondasi utama dari delapan program prioritas nasional Presiden Prabowo, demi mengoptimalkan bonus demografi Indonesia.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menegaskan pentingnya investasi pada keluarga sebagai landasan utama program-program prioritas nasional. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Kamis, 12 Februari 2026.
Menurut Wihaji, delapan program prioritas Presiden Prabowo untuk tahun 2026, yang meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan berkualitas, kesehatan berkualitas, ekonomi kerakyatan, pertahanan semesta, dan investasi global, semuanya bermuara pada keluarga.
Kementerian yang dipimpinnya memiliki tugas krusial dalam mengawasi seluruh siklus kehidupan manusia, yang seringkali bersinggungan dengan tanggung jawab kementerian dan lembaga lain.
Investasi Keluarga: Fondasi Program Prioritas Nasional
Menteri Wihaji menjelaskan bahwa visi besar Presiden Prabowo untuk delapan program prioritas di tahun 2026 tidak dapat terwujud tanpa fondasi keluarga yang kuat. Program-program ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki peran sentral dalam memastikan setiap aspek kehidupan manusia, dari lahir hingga usia lanjut, mendapatkan perhatian yang memadai. Ini mencakup koordinasi erat dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Untuk mendukung mandat ini, telah dibentuk Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai kerangka kerja strategis. PJPK berfungsi untuk mengoptimalkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia.
Mengoptimalkan Bonus Demografi dan Tantangan Populasi
Indonesia saat ini memiliki populasi sekitar 286 juta jiwa, dengan hampir 80 juta keluarga tercatat berdasarkan nama dan alamat. Meskipun sekitar 70 persen populasi berada dalam usia produktif, pertanyaan kuncinya adalah seberapa banyak dari mereka yang benar-benar produktif.
Wihaji menekankan bahwa bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika negara mampu memanfaatkannya secara optimal. Hal ini dapat dicapai melalui investasi pada sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja yang signifikan.
Penting juga untuk mengembangkan sistem pensiun, jaminan sosial, dan perlindungan hari tua yang komprehensif. Sistem ini harus mencakup tidak hanya pegawai negeri sipil, tetapi juga pekerja informal dan ibu rumah tangga.
Fokus Pelayanan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga saat ini mencatat 14 juta keluarga yang dikepalai perempuan, 10 juta keluarga dengan balita usia 24–59 bulan, dan 46 juta keluarga dengan remaja. Angka-angka ini menunjukkan skala tantangan yang dihadapi.
Selain itu, terdapat 25 juta keluarga dengan lansia, kelompok yang memerlukan perhatian signifikan dalam menghadapi populasi menua. Kementerian ini berkomitmen untuk memperkuat layanan dari hulu ke hilir.
Layanan ini mencakup berbagai kelompok usia, mulai dari balita, remaja, hingga lansia. Kementerian juga memperkuat tim fasilitator keluarga (TPK) yang anggotanya mencapai 597.000 orang di seluruh Indonesia untuk menjangkau masyarakat secara langsung.
Sumber: AntaraNews