Menteri HAM Terima Tongkat Garuda Wisnu Kencana, Simbol Dukungan Prabowo Marhaenis
Menteri HAM Natalius Pigai menerima titipan tongkat Garuda Wisnu Kencana dari Gerakan Pemuda Marhaenis. Penyerahan ini menjadi simbol kuat dukungan Prabowo Marhaenis terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang dinilai sejal
Jembrana, Bali – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menerima titipan tongkat berkepala Garuda Wisnu Kencana dari Gerakan Pemuda Marhaenis. Penyerahan tongkat ini dilakukan dalam Kongres Gerakan Pemuda Marhaenis XI yang berlangsung di Kabupaten Jembrana, Bali, pada hari Sabtu (06/6).
Tongkat tersebut diserahkan sebagai simbol dukungan kuat untuk Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya. Pigai menyatakan kesediaannya menerima titipan tersebut, namun meminta agar dilengkapi dengan catatan filosofi tongkat sebelum diserahkan kepada Presiden.
Dukungan Prabowo Marhaenis ini muncul karena program dan kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo dinilai sejalan dengan prinsip ideologi marhaen. Ideologi ini berakar dari ajaran Bung Karno yang mengedepankan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Keselarasan Program Pemerintah dengan Ideologi Marhaen
Dalam sambutannya di Kongres Pemuda Marhaenis XI, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto memiliki keselarasan yang mendalam dengan prinsip ideologi marhaen. Ideologi ini, yang diwariskan oleh Bung Karno, berfokus pada kesejahteraan rakyat kecil dan keadilan sosial. Pigai menyoroti bahwa jiwa patriotik dan nasionalis Prabowo mencerminkan semangat berdiri bersama kaum marhaen.
Pigai memberikan beberapa contoh konkret yang menunjukkan implementasi prinsip-prinsip marhaen dalam pemerintahan saat ini. Program makan bergizi gratis, inisiatif koperasi desa Merah Putih, dan pembangunan kampung nelayan adalah beberapa di antaranya. Program-program ini dirancang untuk secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lapisan bawah, sejalan dengan cita-cita marhaenisme.
Lebih lanjut, ia menekankan komitmen pemerintahan untuk menjaga sumber daya kekayaan negara agar tidak jatuh ke tangan asing. Menurut Pigai, langkah ini merupakan bagian integral dari upaya memastikan kedaulatan ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan semangat nasionalisme yang kuat dalam ideologi marhaen.
Pembangunan Berbasis Desa dan Komitmen Menteri HAM
Menteri HAM Natalius Pigai juga menyoroti pentingnya pembangunan yang dimulai dari desa-desa sebagai kunci kemajuan suatu negara. Dengan gaya orasi yang membara, ia menyatakan bahwa banyak negara telah mencapai kemajuan signifikan setelah masyarakat pedesaan mereka makmur. Ini adalah pendekatan yang sedang diupayakan oleh pemerintah saat ini untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.
Menurut Pigai, esensi menjalankan ajaran marhaen Bung Karno adalah menghapus jurang antara yang kaya dan miskin. Ini berarti memberdayakan petani, nelayan, dan buruh agar menjadi tuan di negara sendiri, memiliki kontrol atas nasib mereka dan menikmati hasil dari kerja keras mereka. Filosofi ini menjadi landasan bagi berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Secara pribadi, Natalius Pigai menyatakan bahwa sebagai pembantu Presiden, ia juga menganut ideologi marhaen. Ia mengingat pengalamannya saat menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, di mana ia menangani sekitar 15 ribu kasus pelanggaran HAM yang sebagian besar korbannya adalah masyarakat kecil. Pengalaman ini memperkuat komitmennya terhadap pembelaan kaum marhaen. Kongres ke-XI Gerakan Pemuda Marhaen ini sendiri diselenggarakan di Istana Jimbarwana, milik anggota DPD RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna.
Sumber: AntaraNews