Menko Polhukam, Jaksa Agung, Mendagri & Menpan RB rapat Perppu Ormas

Mendagri Tjahjo mengatakan Perppu Ormas tersebut telah menjadi landasan dalam menentukan ormas yang dianggap anti Pancasila. Termasuk terkait PNS yang berafiliasi dengan ormas anti Pancasila juga dibahas dalam rapat ini. Sebab hal ini harus dilakukan secara hati-hati dan mekanisme khusus.

2017-07-25 14:36:00

Menkopolhukam

Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menpan RB Asman Abnur, dan Jaksa Agung HM Prasetyo di Kantor Kemenko Polhukam. Pembahasan utama dalam rapat tersebut yakni membahas pengawalan terhadap Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Keorganisasian Masyarakat (Ormas).

Mendagri Tjahjo mengatakan Perppu Ormas tersebut telah menjadi landasan dalam menentukan ormas yang dianggap anti Pancasila. Termasuk terkait PNS yang berafiliasi dengan ormas anti Pancasila juga dibahas dalam rapat ini. Sebab hal ini harus dilakukan secara hati-hati dan mekanisme khusus.

"Nah itu hati-hati, undang-undangnya jelas, nanti kan dibentuk tim juga. Kalau dia pejabat kan dicek juga," kata Tjahjo saat ditemui di Kementerian Polhukam, Selasa (25/7).

Tjahjo menegaskan seorang pejabat atau PNS telah disumpah untuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Sehingga bila ditemui ada pejabat atau PNS yang berafiliasi bakal dilakukan penindakan.

"Aturannya ada tim yang tahu. Ini harus hati-hati jangan sampai menjurus ke suka enggak suka, ini urusannya jabatan yah. Harus, Detail betul, dia simpatisan kah, anggota kah, pengurus misalnya," jelas Tjahjo.

Nantinya, tambah Tjahjo bakal ada aturan tersendiri yang langsung ditangani oleh Kementerian PAN-RB bakal menanganinya langsung.

"Nanti Menpan RB yang atur, tanya ke Pak Menpan yang ngurus Pak Menpan, ada Undang-Undang yang ngurus disiplinnya juga ada," tandasnya.

(mdk/msh)