Menhan Sjafrie Ungkap Angka Kriminalitas Berkurang Dampak Pembentukan 150 Batalyon Baru Tiap Tahun
Sjafrie menyebut, dengan kehadiran Yonif TP, angka kriminalitas seperti aksi begal di kabupaten/kota bisa menjadi turun secara drastis.
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di setiap kabupaten/kota di pulau Jawa ditargetkan akan rampung pada tahun ini. Hal ini disampaikan Sjafrie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
“Kita targetkan setiap tahun, 150 batalyon (dibangun) untuk memenuhi 514 Kabupaten. InsyaAllah di tahun 2026 seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh satu Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan,” kata Sjafrie.
Sjafrie menyebut, dengan kehadiran Yonif TP, angka kriminalitas seperti aksi begal di kabupaten/kota bisa menjadi turun secara drastis. Sebab menurut Sjafrie, sebelum berdirinya Yonif TP, ada wilayah yang tidak memiliki pasukan TNI sama sekali.
"Sebelum ada Batalyon Teritorial Pembangunan di kabupaten, tadinya di kabupaten itu tidak ada pasukan, ya. Apa yang terjadi? Begal, kriminal, itu besar sekali,” ujar Sjafrie.
“Tapi setelah kita berada di situ, membuat pangkalan, dan pangkalan itu sudah jadi, dengan latihan, kemampuan dan sebagainya. Ini begal, kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, sekarang menjadi plus sekian persen kriminalnya hilang,” sambung dia.
Jaga Kedaulatan Indonesia
Menurut Sjafrie, kehadiran Yonif TP juga diperlukan, mengingat Indonesia memiliki banyak perbatasan dengan negara-negara tetangga. Meski begitu, Sjafrie memastikan, pembangunan Yonif TP itu bukan untuk mengantisipasi serangan negara lain, melainkan hanya untuk menjaga kedaulatan Indonesia.
“Kami tidak mengantisipasi mereka mau menyerang kita, tapi apa yang saya sampaikan ini adalah kita ingin mengawal kedaulatan negara kita. Jadi kami membangun kemampuan kita ini adalah untuk mengawal ini semuanya,” pungkasnya.
Target Jumlah Pembentukan Batalyon
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan rencana besar jajarannya terkait penguatan wilayah. TNI Angkatan Darat menargetkan pembentukan satu Batalyon Teritorial Pembangunan di setiap kabupaten di seluruh Indonesia hingga tahun 2029 mendatang.
Langkah ini sejalan dengan arahan program kerja pertahanan dan pembangunan nasional. Nantinya, skema pembentukan ini mengikuti target yang telah dipetakan oleh Kementerian Pertahanan.
"Kan sudah disampaikan tadi juga, Menhan. Jadi, itu diharapkan satu kabupaten bisa ada satu Batalyon Teritorial Pembangunan," kata Maruli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Rencana pengembangan kekuatan matra darat ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Tidak hanya fokus pada sektor pembangunan teritorial, penguatan juga akan menyasar pada berbagai batalyon kecabangan lain yang dimiliki oleh TNI AD.
"Tiap tahun berarti perhitungannya ada sekitar 150 plus batalyon-batalyon kecabangan; Kavaleri, Armed, Zeni, dan lain sebagainya, gitu," jelasnya.
Sejauh ini, Maruli mengklaim rencana pembentukan batalyon baru tersebut mendapatkan respons yang sangat positif dari warga di berbagai daerah. Bahkan, sejumlah wilayah menunjukkan antusiasme tinggi agar daerah mereka segera mendapatkan giliran.
"Semua berjalan baik ya, respon masyarakat baik. Hampir di seluruh tempat, malah sekarang mereka menanyakan, 'Di kabupaten kami kapan?', gitu," ungkapnya.
Kendati demikian, mantan Pangkostrad ini tidak menampik adanya dinamika di lapangan selama proses persiapan, khususnya terkait pengadaan lahan.
Namun, ia memastikan segala kendala logistik tersebut kini sudah berhasil diselesaikan dengan baik setelah diberikan pemahaman.
"Ya, jadi..sekian...ada 1-2 yang tanah sedikit bermasalah, setelah kita jelaskan, enggak ada masalah," sebutnya.
Saat ditanya mengenai prioritas wilayah pembentukan untuk tahun ini, terutama di kawasan Pulau Jawa, Maruli menegaskan, TNI AD tidak akan memfokuskan seluruh kekuatan di satu area. Strategi penempatan akan didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan pertahanan negara.
"Enggak juga. Nanti kita lihat berdasarkan ininya, strateginya ya. Mana duluan...mungkin nanti di perbatasan dan lain sebagainya," tegasnya.
Selain menjalankan fungsi pertahanan utama, kehadiran Batalyon Pembangunan ini nantinya akan dioptimalkan untuk menyokong berbagai program kesejahteraan masyarakat.
Fokus utama prajurit di lapangan adalah membantu akselerasi pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan warga.
"Iya, iya, termasuk semua itu. Pertahanan utama, terus membantu pembangunan ya," ucapnya.
Peran batalyon baru ini juga akan diintegrasikan dengan program prioritas Presiden. Personel TNI AD dipersiapkan untuk bergerak cepat dalam menangani berbagai isu sosial, fasilitas umum, hingga mitigasi bencana alam di daerah.
"Jadi banyaklah, sekarang program Presiden kan banyak untuk bantu masyarakat. Ada jembatan, ada air bersih, ada apa lagi, nanti kesiapan kalau bencana alam, ini menghadapi kekeringan kita mulai bor air. Jadi, bekerja semua," paparnya.
Salah satu sektor krusial yang turut menjadi tanggungjawab utama dari satuan teritorial ini adalah pemantapan ketahanan pangan nasional. Kehadiran prajurit diharapkan mampu mendorong percepatan program swasembada yang dicanangkan pemerintah.
"Ya, termasuk pangan lah, jelas itu," pungkasnya.