Mengapa Kejati Sulteng Minta Kejari Sigi Lebih Cermat? Ini Alasannya dalam Penanganan Kasus Korupsi Sigi
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sigi lebih cermat dalam penanganan kasus korupsi Sigi, memastikan prosedur dan kepastian hukum. Ada apa?
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah memberikan imbauan penting kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sigi. Mereka diminta untuk lebih cermat dalam penanganan kasus korupsi di wilayah tersebut.
Imbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Nuzul Rahmat. Ia melakukan kunjungan kerja ke kantor Kejari Sigi yang berlokasi di Maku pada hari Rabu.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat kondisi di daerah, berinteraksi dengan aparat penegak hukum, serta meninjau tindak lanjut laporan. Evaluasi ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam setiap proses.
Penekanan pada Kecermatan Penanganan Korupsi
Nuzul Rahmat menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan di setiap bidang, khususnya pada Pidana Khusus (Pidsus). Bidang ini diminta untuk lebih cermat dalam penanganan kasus korupsi.
Kecermatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, penanganan perkara harus berorientasi pada kepastian hukum yang adil.
"Jadi evaluasi kami lakukan di setiap bidang seperti bagian Pidana Khusus (Pidsus) untuk lebih cermat dalam penanganan perkara korupsi, memastikan setiap langkah sesuai prosedur dan berorientasi pada kepastian hukum," kata Nuzul saat ditemui awak media di Maku.
Optimalisasi Pidana Umum, Datun, dan Intelijen
Selain Pidsus, Nuzul juga menyoroti bidang pidana umum (Pidum) agar lebih optimal dalam penyelesaian perkara. Penekanan diberikan pada asas keadilan restoratif demi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) diharapkan terus memperkuat fungsi pendampingan hukum bagi pemerintah daerah. Ini bertujuan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sementara itu, bidang Intelijen diingatkan pentingnya mengedepankan deteksi dini terhadap potensi kerawanan hukum. Mereka juga diminta meningkatkan kegiatan penerangan hukum agar kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin kuat.
Aspek teknis seperti percepatan penyerapan anggaran dan efektivitas pengelolaan administrasi juga menjadi perhatian. Sinergi internal antar bidang diperlukan agar seluruh program kerja dapat terealisasi sesuai target.
Menurut Nuzul, keberhasilan organisasi tidak terlepas dari kolaborasi, komunikasi yang solid, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan dinamika di lapangan. Ia menekankan bahwa semuanya harus bekerja dengan penuh integritas, memahami dan menjalankan tugas pokok serta fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Sumber: AntaraNews