Mengaku Kapolres, Penipu di Sragen Minta Uang Rp5 Juta ke Korban

Dalam modus percobaan penipuan tersebut, pelaku mengabarkan jika adik dari korban (Agus) telah menabrak warga lainnya di wilayah Sragen. Akibatnya, adiknya tersebut ditahan di Polres Sragen untuk proses hukum dan pertangungjawaban.

2019-07-05 17:20:33

Penipuan

Upaya penipuan dengan mencatut nama pejabat akhir-akhir ini marak terjadi di Sragen. Pelaku bahkan berani mencatut nama Kapolres AKBP, Yimmy Kurniawan.

Yimmy mengimbau agar warga tidak mudah percaya dengan upaya penipuan semacam itu. Pelaku yang mengaku sebagai kapolres, meminta sejumlah uang kepada warga.

Agus Supriyanto (32), warga Sambirejo RT 13, Kecamatan Plupuh menjadi salah satu orang yang hampir menjadi korban. Usai menerima telepon, Agus hampir mengirim sejumlah uang kepada penipu yang mencatut instansi kepolisian Polres Sragen.

"Pelaku ini minta sejumlah uang untuk santunan bagi keluarga korban yang tertabrak tersebut," ujar Agus saat melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Sragen, Jumat (5/7).

"Jadi telepon itu saya terima Kamis (4/7) dini hari jam 01.30 WIB. Pelaku mengatakan bahwa adik saya nabrak orang sampai meninggal dan ditahan di polres. Tidak lama kemudian ada orang menelepon saya lagi yang mengaku sebagai pak Kapolres Sragen l, intinya minta uang Rp5 juta," sambungnya menerangkan.

Guna meyakinkan korban, pelaku menyebutkan data diri adik kandung Agus. Sehingga korban sempat percaya pada penipu yang mengatasnamakan Kapolres.

"Saat menelepon, dia mengaku sebagai pak Kapolres Sragen. Setelah itu dia bilang kalau adik saya mau dianter ke rumah, syaratnya harus ada jaminan uang," katanya.

Namun setelah istri Agus, Sri Supadmi, mengecek ke anggota keluarga adiknya, ternyata tidak terjadi kecelakaan dan tidak ditahan Polres Sragen.

"Tidak mungkin ada tindakan semacam itu dari kepolisian. Mana ada kapolres minta uang," tegas Yimmy.

Dia meminta warga melapor ke polisi jika mengalami penipuan dengan modus serupa. "Saya bagikan nomor telepon saya secara terbuka pada masyarakat. Agar warga mudah untuk klarifikasi jika ada permasalahan," katanya.

(mdk/lia)