Mendominasi di MKD, KMP amankan kasus Setya Novanto

Dengan dominasi KMP, pengambilan keputusan dengan voting pasti dimenangkan.

2015-11-24 13:54:29

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding menuturkan, memanasnya MKD dalam penyelesaian kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, tidak lepas dari dominasi kubu Koalisi Merah Putih (KMP).

Sidang awal kemarin justru tak menghasilkan keputusan apapun selain menganggap laporan Menteri ESDM Sudirman Said tidak sah lantaran pelapor menggunakan kop surat kementerian.

"Kalau dilihat dari perdebatan di situ rata-rata dari KMP. Kita minoritas, kalau ambil pengambilan keputusan ya kalah," kata Sudding di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

‎Menurut Sudding, legal standing dalam lapor dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) tak perlu diperdebatkan. MKD bisa memproses kasus meski tanpa aduan, jadi terlalu dangkal jika memermasalahkan pengadunya.

"Kalau misalnya ini dianggap bahwa legal standing jadi masalah kita tindaklanjuti saja pengaduan. Karena ada pemberitaan secara masif kita dalam rapat pleno bisa memutuskan tindaklanjuti tanpa pengaduan," tuturnya.

Terkait bukti rekaman yang ternyata durasinya tak mencapai 120 menit, Suding tak memermasalahkannya. menurutnya, barang bukti yang sudah ada lebih baik dibawa terlebih dulu ke persidangan. nantinya baru diperdebatkan bukti tersebut kuat atau tidak.

"Bukti Sudirman Said ditindaklanjuti saja sebagai bukti awal, bukti permulaan untuk memanggil pihak pihak terkait," pungkasnya.

(mdk/noe)