Mendikdasmen: Kapan Coding dan AI Jadi Mata Pelajaran Wajib? Ini Penjelasan Lengkapnya!

Transformasi Kurikulum: Coding dan AI Menuju Wajib

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa perubahan status coding dan kecerdasan buatan (AI) menjadi mata pelajaran wajib adalah sebuah keniscayaan. Transformasi kurikulum ini merupakan respons terhadap perkembangan teknologi global yang pesat. Diharapkan, siswa memiliki kompetensi dasar yang kuat dalam bidang teknologi informasi sejak dini.

Saat ini, implementasi coding dan AI dalam kurikulum masih bersifat opsional di beberapa sekolah. Namun, Kemendikdasmen melihat urgensi untuk mengintegrasikannya secara menyeluruh. Ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengajar coding dan AI menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi.

Kebutuhan akan guru yang memiliki keahlian dalam coding dan AI diproyeksikan akan meningkat drastis. Oleh karena itu, Kemendikdasmen membuka peluang bagi perguruan tinggi, termasuk PTMA, untuk berpartisipasi aktif. Keterlibatan ini bisa dalam bentuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, hingga penelitian kebijakan terkait implementasi mata pelajaran wajib baru ini.

Kemitraan Strategis Kemendikdasmen dan Perguruan Tinggi

Abdul Mu'ti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya kampus Muhammadiyah-Aisyiyah, dalam mengawal reformasi pendidikan nasional. Kemitraan ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan pendidikan yang kokoh dan berkelanjutan. Kolaborasi ini juga mencakup penelitian kebijakan (policy research) terkait berbagai program pendidikan dasar dan menengah.

Kemendikdasmen menyatakan keterbukaan untuk bermitra dengan perguruan tinggi dalam segala aspek yang relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional. Hal ini mencakup pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa. Dengan demikian, masukan dan kajian akademik dari kampus-kampus diharapkan dapat memperkaya formulasi kebijakan.

Saat ini, Kemendikdasmen memiliki lima hingga enam program prioritas yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA. Program-program ini dirancang untuk mengatasi berbagai isu krusial dalam sistem pendidikan. Kemitraan strategis ini menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berorientasi masa depan.

Program Prioritas Revitalisasi Sekolah dan Peningkatan Kualitas Guru

Salah satu program prioritas utama adalah revitalisasi satuan pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik sekolah. Program ini juga mencakup pembenahan sistem manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik. Tujuannya adalah agar sekolah mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan efisien.

Revitalisasi ini juga meliputi penyusunan kurikulum adaptif, penguatan karakter siswa, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan sesuai standar nasional dan internasional. "Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun," ujar Abdul Mu'ti. Anggaran ini menunjukkan komitmen besar pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan.

Program kedua berfokus pada peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan pendidikan profesi. Pemerintah telah menyiapkan 808 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). "Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti karirnya hanya karena belum memenuhi syarat akademik," tegasnya. Pengalaman mengajar bahkan diakui hingga 70 persen dalam skema RPL.

Bahasa Inggris Wajib Sejak SD dan Landasan Kebijakan Pendidikan

Mendikdasmen juga mengumumkan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD. Kebijakan ini menuntut fokus utama pada pelatihan guru bahasa Inggris untuk memastikan kesiapan implementasi. Abdul Mu'ti berharap istilah "pelatihan" diganti menjadi "pendidikan" agar dapat disertifikasi dan berdampak pada profesionalisme guru.

Kementerian menekankan bahwa setiap kebijakan yang lahir harus didasari oleh kajian akademik yang kuat. "Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa," kata Abdul Mu'ti. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian dan masukan dari kampus-kampus Muhammadiyah-Aisyiyah.

Abdul Mu'ti menegaskan bahwa setiap kebijakan Kemendikdasmen dibuat dengan dasar filosofis dan kajian mendalam, bukan secara serampangan. Kemitraan strategis antara kementerian dan PTMA harus terus dijaga untuk mewujudkan pendidikan yang unggul. Dengan semangat kemitraan kulturalistik, semua pihak diajak untuk memastikan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menumbuhkan karakter bangsa.

Sumber: AntaraNews