Mendagri Tekankan Kolaborasi Pusat-Daerah demi Suksesnya Program MBG
Ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar program ini dapat berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dapat tercapai jika ada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar program ini dapat berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, forum Satuan Tugas MBG (Satgas MBG) di setiap daerah harus dimanfaatkan maksimal sebagai wadah mencari solusi bersama, terutama untuk mencegah kasus keracunan makanan yang masih berulang di sejumlah wilayah.
“Koordinasi antara Pemda dan Satgas MBG mutlak diperlukan. Dengan sinergi yang baik, berbagai persoalan di lapangan, termasuk insiden keracunan siswa, bisa diminimalisir bahkan dicegah,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (25/9).
Tito menekankan, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan nasional, tetapi juga peran aktif Pemda di lapangan. Kehadiran Satgas MBG menjadi jembatan penting agar Pemda lebih terlibat dalam pengawasan gizi sekaligus memastikan program berjalan tepat sasaran.
Kemendagri, kata Tito, telah memfasilitasi pembentukan 141 Satgas MBG, termasuk di 62 daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Satgas tersebut bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi.
“Dengan kolaborasi antara Kemendagri, BGN, dan Pemda, program MBG diharapkan mampu melindungi kesehatan anak-anak sekaligus membangun fondasi generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” kata Tito.
Sinergi pusat dan daerah juga tercermin dari berbagai langkah konkret Pemda dalam mendukung program MBG sesuai karakteristik wilayahnya.
Di Indramayu, Bupati Lucky Hakim menilai, kewenangan Pemda dalam mengawasi gizi MBG masih terbatas karena pengawas dan ahli gizi berada langsung di bawah BGN. Ia berharap, ada sinergi lebih erat agar informasi dan pengawasan bisa lebih menyeluruh.
Di Sulawesi Barat, Gubernur Suhardi Duka turun langsung ke sekolah untuk mengecek menu MBG. Ia memastikan makanan yang disajikan steril, bergizi, dan aman dikonsumsi siswa.
Di Kepulauan Riau, Gubernur Ansar Ahmad membentuk Pokja MBG, menyediakan lahan untuk dapur SPPG, serta melibatkan TNI, PKK, dan koperasi agar anak-anak di pulau-pulau kecil tetap mendapat makanan bergizi.
Di Kota Serang, Banten, Pemkot membentuk Satgas khusus sebagai tindak lanjut surat edaran Mendagri, memastikan program menjangkau PAUD, SD, SMP, hingga kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.
Di Kuningan, Jawa Barat, Bupati Dian Rachmat Yanuar menyebut pembentukan Satgas MBG sebagai investasi besar untuk generasi emas Indonesia.
Di Jayapura, Papua, Bupati Yunus Wonda mengajak warga menanam sayur, umbi, jagung, serta beternak ayam dan ikan agar MBG tidak hanya menyediakan gizi sehat, tetapi juga mengangkat ekonomi lokal.
Dari berbagai inisiatif daerah tersebut, terlihat bahwa program MBG bukan sekadar kebijakan nasional, melainkan gerakan bersama. Kemendagri memastikan koordinasi berjalan, BGN mendukung secara teknis, sementara Pemda hadir dengan inovasi lokal.
Inilah wujud nyata gotong royong pusat dan daerah untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.