Mendagri: Pemerintah tak mau intervensi kisruh di Keraton Yogyakarta
"Kami sudah menolak halus kalau diminta oleh adik atau kakak Sultan untuk intervensi, kami enggak mau," kata Tjahjo.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengaku diminta untuk ikut menengahi perseteruan yang terjadi di internal Keraton Yogyakarta. Permintaan tersebut datang dari keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Meski demikian, Tjahjo mengatakan, pemerintah tidak dapat ikut campur persoalan keluarga Sultan Yogyakarta. Terlebih lagi status Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa.
"Kami belum dapat masukan dari DPRD, dari pemerintah daerah DIY. Ingat DIY ada keistimewaan, keluarga Sultan sudah menemui kami. Dia minta Kemendagri ikut campur, ini kan enggak bisa, ini kan urusan keistimewaan Yogya, Sultan ya Raja Sultan yang bertanggung jawab," tutur Tjahjo di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5).
Tjahjo pun mengaku sudah menolak secara halus permintaan tersebut dan berharap pertentangan di internal kerajaan Yogyakarta segera usai. "Kami sudah menolak halus kalau diminta oleh adik atau kakak Sultan untuk intervensi, kami enggak mau," imbuh Tjahjo.
Sikap pemerintah, lanjut Tjahjo, akan menunggu hasil dari kesepakatan di internal kerajaan. "Belum tahu, kami menunggu laporan resmi DPRD dan Pemerintah DIY," tutup Tjahjo.
Baca juga:
Sri Sultan ungkap wahyu Sabda Raja didapat saat bertapa
Ini dasar Sri Sultan ubah nama GKR Pembayun jadi GKR Mangkubumi
GKR Pembayun ngaku sejak lama disiapkan jadi Raja Keraton Yogyakarta
GKR Pembayun ngaku tak tahu bakal diganti nama oleh Sri Sultan
Ini penjelasan Sultan soal Sabda Raja yang bikin geger Ngayogyakarta
Sultan minta Sabda Raja dan Dawuh Raja dipahami dengan hati
Dalam Dawuh Raja, Sultan hanya ganti nama gelar GKR Pembayun