Mendagri Dukung Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Tjahjo menjelaskan hal tersebut akan dibahas oleh DPR. Terkait proses apakah akan masuk PKPU saja atau dimasukan dalam peraturan.

2019-08-29 14:22:31

KPU Larang Koruptor Jadi Caleg

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepakat terkait usulan KPU dan Bawaslu untuk meminta merevisi UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Yaitu tentang pelarangan pencalonan eks koruptor diatur dalam undang-undang.

"Setuju saja, kalau itu memang ada kesepakatan ya sudah, tidak masalah," katanya di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (29/8).

Dia menjelaskan hal tersebut akan dibahas oleh DPR. Terkait proses apakah akan masuk PKPU saja atau dimasukan dalam peraturan.

"Nanti kan dengan DPR kita akan duduk bersama melakukan revisi sebagaimana yang diinginkan Bawaslu, yang diinginkan pemerintah, yang diinginkan oleh KPU," jelasnya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu RI Abhan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan meminta agar merevisi UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Yaitu tentang pelarangan pencalonan eks koruptor diatur dalam undang-undang.

"Soal sarat calon napi koruptor saya kira harus dipertegas dengan UU pilkada ini. Kalau kita semua bahwa calon yang diusung parpol di Pilkada adalah orang yang bebas dari napi koruptor dan harus di UU. Tidak cukup dengan PKPU," kata Abhan usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8).

Dalam pertemuan tersebut Abhan juga menyerahkan naskah akademik atas usulan revisi UU tersebut. "Tadi kami melakukan usulan itu kepada pemerintah, dan kami juga menyerahkan naskah akademik atas usulan revisi UU 10 tahun 2016. kira-kira itu," lanjut Abhan.

Terkait usulan tersebut, Mantan Gubernur DKI Jakarta juga merespon positif kata dia. Tidak hanya itu, Jokowi juga mengusulkan agar masa kampanye dilakukan dengan waktu yang singkat.

"Pak Presiden merespon baik, bahkan misalnya soal masa kampanye gimana kalau diefektifkan, jangan terlalu panjang, yang kayak gitu. itu nanti kami koordinasi lebih lanjut dengan mendagri, sebagai leading sector, untuk kemudian berkomunikasi lebih lanjut dengan DPR RI," ungkap Abhan.

(mdk/fik)