Mendagri: APBD untuk pilkada serentak siap dan cukup

Tjahjo memaparkan, Pemda masih butuh waktu untuk tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

2015-05-10 04:35:00

Pilkada Serentak

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan secara prinsip Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada 269 provinsi/kabupaten/kota yang dialokasikan untuk pilkada serentak sudah siap dan cukup. Kalau pun ada kendala, hal itu sifatnya teknis.

"Sebagaimana monitoring Kemendagri, bahwa prinsipnya anggaran tersedia siap dan cukup," tegas Tjahjo lewat keterangan tertulis, Minggu (10/5).

Dari konfirmasi kepada daerah-daerah, Tjahjo memaparkan, Pemda masih butuh waktu untuk tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan harus tetap melakukan verifikasi item-item pembiayaan.

"Mengingat terus bertambahnya kebutuhan KPUD baik yang regulated sudah teralokasi namun terkadang tidak rasional dalam penilaian daerah tertentu, seperti KPUD mengajukan permintaan kendaraan bermotor dan sebagainya maupun juga terhadap susulan anggaran baru yang harus diverifikasi seperti biaya kampanye, alat peraga, iklan cetak elektronik yang membengkak dan tercatat menempati hampir 40 persen dari belanja pilkada Daerah. Ini yang memakan waktu," papar Tjahjo.

Melihat persoalan itu, Tjahjo mengatakan, pihaknya sudah mengirim radiogram ke seluruh daerah agar dapat mempercepat penandatangan NPHD pada kesempatan pertama. "Mengingat tugas KPUD seperti pembentukan PPK dan PPS sampai 18 Mei 2015 ini," kata dia.

Untuk diketahui, pilkada serentak dilakukan bertahap. Untuk tahap pertama yang digelar pada 9 Desember mendatang, pilkada diikuti oleh 269 provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya, pilkada dilakukan pada 2017.

(mdk/ren)