Megawati Rangkap Jabatan Ketum-Sekjen di DPP PDIP 2025-2030, Ini Alasannya Bikin Kaget
Pengurus DPP PDIP untuk periode 2025-2030 yang beranggotakan 37 nama telah resmi dilantik oleh Megawati Soekarnoputri.
PDIP telah mengumumkan susunan lengkap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk periode 2025-2030, hasil dari Kongres ke-6 PDIP. Namun, nama Hasto Kristiyanto tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Hasto sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP pada periode sebelumnya dan baru saja mendapatkan amnesti bebas dari tahanan. Untuk periode ini, jabatan Sekjen masih dipegang oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Sekretaris Jenderal belum diputuskan Ibu," ungkap Ketua SC Kongres ke-6 PDIP, Komarudin Watubun, dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, pada hari Sabtu (2/8) yang dilansir oleh Antara.
"Jadi, masih merangkap," tambahnya.
Sementara itu, pengurus DPP PDIP untuk periode 2025-2030 yang terdiri dari 37 nama telah dilantik oleh Megawati Soekarnoputri. Pelantikan tersebut diikuti dengan pengambilan sumpah jabatan bagi seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi acara.
Berikut adalah struktur lengkap DPP PDI Perjuangan
Berikut adalah struktur lengkap DPP PDI Perjuangan untuk periode 2025 hingga 2030:
Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
Struktur pengurus DPP PDI Perjuangan untuk periode 2025--2030 terdiri dari berbagai ketua bidang. Diantaranya adalah:
- Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
- Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdulla
- Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
- Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto
- Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
- Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus
- Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
- Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo
- Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly
- Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama
- Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
- Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno
- Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas
- Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
- Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto
- Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning
- Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
- Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
- Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo
- Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
- Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: MY Esti Wijayanti
- Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi
- Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo
- Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati
- Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri
- Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga
- Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Talapessy
- Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira
Sekretariat dan Bendahara
- Sekretaris Jenderal: Megawati Soekarnoputri
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie O.F.P.
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo
- Bendahara Umum: Olly Dondokambey
- Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen
- Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike
Megawati mengumumkan bahwa PDIP akan berperan sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, telah mengumumkan posisi partainya terkait pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengumuman tersebut disampaikan pada penutupan Kongres VI PDIP yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, pada hari Sabtu, 2 Juli 2025. Megawati menekankan bahwa PDIP tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi.
Ia menjelaskan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial, yang tidak mengenal konsep oposisi. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa PDIP tidak hanya akan membangun koalisi kekuasaan, tetapi juga berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada di rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," ujar Megawati.
Megawati juga menjelaskan bahwa meskipun PDIP tidak berada dalam kabinet, mereka tidak akan memilih jalur oposisi. Peran PDIP adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap sesuai dengan rel konstitusi. Ia menegaskan bahwa partainya akan mendukung kebijakan Prabowo yang baik untuk rakyat. Namun, partai banteng moncong putih ini akan bersikap tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum.
"Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat," tegasnya.
Presiden kelima RI ini juga mengingatkan bahwa keberpihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno.
"PDIP akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat," tutup Megawati.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5089018/original/029736100_1736509732-Infografis_SQ_Pidato_Politik_Megawati_di_HUT_ke-52_PDIP.jpg)