Mahfud MD: Presiden Jokowi Setuju Pembangunan Lapas Baru Pakai Lahan Aset BLBI

Rencana tersebut pun kata Mahfud masih dikaji ulang. Sehingga nantinya keputusan tersebut akan dirampungkan oleh Kementeri Hukum dan HAM.

2021-09-21 13:25:04

Presiden Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo(Jokowi) setuju dengan rencana pembangunan lapas dengan memanfaatkan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tidak hanya Jokowi kata Mahfud, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun setuju dengan rencana tersebut.

"Soal lapas sudah bicara dengan bu Menkeu, dan kemarin sudah melaporkan ke Presiden yaitu kita punya tanah yang bisa dipakai dan semuanya setuju, anggaran pembangunannya disusun dulu. Kalau presiden mengatakan udah gunakan saja untuk kepentingan negara, untuk apa tidak dipakai begitu," katanya saat konperensi pers, Selasa(21/9).

Rencana tersebut pun kata Mahfud masih dikaji ulang. Sehingga nantinya keputusan tersebut akan dirampungkan oleh Kementeri Hukum dan HAM.

"Tapi kalau tanahnya nanti kita tentukan di mana, Jadi itu dalam rencana, dan tergantung kemenkumham, dan nanti dengan saya untuk merancang apakah lapas-lapas atau rehabilitasi," pungkasnya.

Sebelumnya pemerintah berencana akan membangun lapas baru. Hal tersebut seiring dengan adanya kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Kota Tangerang,Banten.

"Saya bicarakan dengan Pak Menkumham. Kami berencana segera membangun lapas lapas karena sudah over kapasitas," kata Mahfud usai meninjau Lapas Kelas I Tangerang, Rabu(8/9).

Mahfud mengatakan rencana tersebut sudah direncanakan sejak 2004 antara pemerintah dengan DPR. Namun, rencana tersebut terkendala masalah anggaran.

Dia mengaku sudah membicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar pembangun lapas dengan memanfaatkan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Darimana ribuan hektare ini, saya sudah bicara dengan kementerian keuangan tadi, tanah-tanah dari BLBI yang sekarang kami kuasai itu. Oke nanti lembaga pemasyarakatan perlu berapa, di seluruh Indonesia," ungkapnya.

(mdk/ded)