MA Kabulkan PK Menkeu, Swastanisasi Air Jakarta Tetap Jalan

Mahkamah Agung membenarkan telah mengabulkan putusan pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Menteri Keuangan, atas putusan MA nomor 31 K/Pdt/2017 tentang swastanisasi air pada 22 Maret 2018.

2019-02-01 13:37:03

mahkamah agung

Mahkamah Agung membenarkan telah mengabulkan putusan pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Menteri Keuangan, atas putusan MA nomor 31 K/Pdt/2017 tentang swastanisasi air pada 22 Maret 2018.

Dengan putusan ini, maka, PT Aetra Air Jakarta, PT PAM Lyonnnase Jaya (Palyja) bisa mengelola lagi swastanisasi air di Jakarta

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro, menerangkan, sampai sekarang salinan putusannya masih dalam proses minutasi.

"Belum dikirim, tapi sudah putus, masih minutasi. Betul (PK-nya dikabulkan)," kata Andi di kantornya, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Dia menegaskan, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), sebagai penggugat asal, tidak memenuhi syarat citizen law suit atau gugatan terhadap penyelenggara negara yang dianggap lalai dalam pemenuhan hak-hak warga negara.

"Karena tidak memenuhi syarat citizen law suit," jelas Andi.

Sebelumnya, info ini dilontarkan Gubernur DKI Anies Baswedan. Dia mengaku menyesalkan dengan putusan tersebut.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sudah ingin menjalankan putusan kasasi MA. Sehingga tak mengajukan PK.

Diketahui, 10 April 2017, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi KMMSAJ. Amar putusan Nomor 31/Pdt/2017 menyebut, pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi hak atas air dan merugikan warga Jakarta.

Karenanya, memerintahkan menghentikan swastanisasi air di Jakarta, mengembalikan pengelolaan air sesuai Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005, serta sesuai Komentar Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Hak Atas Air.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com

(mdk/bal)