Luas IKN Nusantara 256 Ribu Hektare, 20% Pembangunan dan 80% Hutan Kota
Suharso membeberkan dari luas 256 ribu hektare itu sekitar 20 persen akan digunakan untuk pembangunan ibu kota negara. Sementara 80 persen lainnya akan dibiarkan menjadi hutan kota.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dibangun di atas tanah seluas 256 ribu hektare. Menurut Suharso, luas tanah tersebut akan dibagi menjadi beberapa kawasan di IKN Nusantara yang berlokasi di Kalimantan.
"Kami menyampaikan luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199 ribu hektare sebagai pengembangan, kemudian 56 ribuan hektare sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri, dan 6.700 hektare kawasan inti, total semua adalah 256 ribu hektare," ujar Suharso di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (2/2).
Suharso membeberkan dari luas 256 ribu hektare itu sekitar 20 persen akan digunakan untuk pembangunan ibu kota negara. Sementara 80 persen lainnya akan dibiarkan menjadi hutan kota.
"Dan 80% akan dibiarkan menjadi hutan, sehingga wilayah NKRI adalah wilayah menjadi forest, kota hutan," kata dia.
Suharso juga menyebut, dengan pembangunan IKN Nusantara ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Menurutnya, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar ada di wilayah Jawa.
"Kita juga ingin membuka peluang tingkat yang tinggi di daerah area yang baru itu, sehingga pembangunan ibu kota negara tidak hanya pembangunan itu saja, tetapi termasuk di dalamnya adalah pembangunan Kalimantan secara seluruhnya dan kawasan Timur Indonesia," kata dia.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemerintah Siapkan Dua PP, Tiga Perpres dan Tiga Permen untuk Pembangunan IKN
DPR Minta Pemerintah Mitigasi Potensi Bencana di Ibu Kota Negara
KPK Pastikan Kawal Pembangunan Ibu Kota Negara
Polisi Klaim Penahanan Edy Mulyadi Sudah Prosedur dan Perundangan
KPK Siap Pindah ke IKN Nusantara
Respons Kuasa Hukum Setelah Kliennya Edy Mulyadi Ditahan Polri