LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Kunjungan 5 jurnalis Indonesia bertemu PM Israel banjir kritik

Pemerintah Indonesia mengaku terusik kedatangan para wartawan itu dipolitisasi oleh Israel.

2016-04-01 07:35:00
Israel
Advertisement

Pemerintah menyesalkan kunjungan 5 jurnalis senior Indonesia dimanfaatkan pemerintah Israel untuk mempolitisasi hubungan kedua negara. Rombongan jurnalis Indonesia yang diundang tersebut diterima langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di kantornya.

Meski membebaskan jurnalis untuk berkunjung ke Israel, pemerintah Indonesia mengaku terusik melihat pengumuman di situs resmi kemenlu Israel, yakni mfa.gov.li yang mengaitkan kedatangan para wartawan dengan kemungkinan membuka hubungan diplomatik antara kedua negara.

"Kita sayangkan kalau kegiatan ini dipolitisasi, dibuat terkait dengan hubungan Indonesia dan Israel," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir, saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/3) kemarin.

Namun kritik keras muncul dari parlemen. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengecam lawatan 5 jurnalis tersebut. Dia menganggap kunjungan itu seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebab Indonesia baru saja menggelar Konferensi Tingkat Tinggi OKI awal Maret lalu, di mana tujuan utama kongres itu mendesak kemerdekaan Palestina dari Israel.

"Memberikan satu pesan yang kurang baik. Karena bagaimana pun di tengah kita baru melaksanakan kongres OKI dengan topik khusus tentang Palestina, kok kita tiba-tiba kunjungan ke sana (Israel). Tidak bijak lah. Kita (DPR) juga kadang-kadang mendapat undangan dari Israel tapi kita berusaha semaksimal mungkin tidak menghadiri. Karena ini memberi message yang salah," kata Fadli di komplek parlemen, Kamis (31/3).

Sedangkan Ketua Dewan Pers Yoseph Stanley Adi Prasetyo tidak mempermasalahkan terkait 5 jurnalis yang memenuhi undangan Israel tersebut. Sebab menurutnya selama ini kunjungan ke negara lain itu biasa. Apalagi menurutnya jurnalis harus bisa memperluas jaringan dan harus pandai bergaul mulai dari gelandangan sampai presiden.

"Kalau wartawan itu pada dasarnya, tersangka teroris saja boleh diwawancara, penjahat saja boleh apalagi ini hanya cuma ke Israel. Misalnya mau wawancara pimpinan ISIS atau siapa saja kira itu biasa saja," ujar Stanley saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (31/3).

Salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tersebut mengungkapkan, justru yang menjadi persoalan ketika pejabat politik parlemen yang kunjungan ke Israel. Sebab akan berpengaruh secara politik.

"Jangan terlalu dipolitisir lah, yang penting dia bekerja profesional sebagai wartawan dalam rangka berita bukan membangun hubungan politik," tuturnya.

Menurutnya jurnalis memiliki beban berat untuk bekerja secara independen dan professional. Mereka dituntut bekerja untuk menggali informasi guna memenuhi hak publik untuk tahu.

"Boleh saja menuding, buktikan saja nanti apakah di dalam liputan-liputannya itu memang mereka dimanfaatkan atau tidak. Kalau liputannya tidak netral atau professional, tentunya dewan pers yang akan menjewer," ujarnya.

Dia juga menyayangkan pada minimnya keberanian untuk transparan dari penyelenggara negara. Pasalnya jurnalis asing pun yang datang ke Indonesia diusir dan dipulangkan.

"Kecurigaan itu masih ada di pemerintahan kita. Pemerintah harus belajar kasih kesempatan pada wartawan atau warga asing untuk melihat kalau ada isu misalnya di Papua kalau ada pelanggaran HAM, justru pemerintah harus menggarap itu. Kalau ada tudingan bahwa mereka akan dimanfaatkan pemerintah Israel, kenapa kita tidak memanfaatkan wartawan asing untuk liputan di Papua demi kepentingan kita," bebernya.

Stanley berharap jika semua pihak tak asal tuding. Menurutnya jika ada yang menganggap 5 jurnalis tersebut salah, maka harus ada yang melaporkan ke Dewan Pers bersama lampiran barang bukti. Namun sejauh ini belum ada yang melaporkan terkait tidak independennya 5 jurnalis tersebut dalam memberitakan.

"Belum ada (yang melapor ke Dewan Pers). Kalau ada dan kalaupun ada memo dari Bu Menlu kita tentu akan panggil wartawannya. Tapi sejauh ini tidak ada, yang dilansir hanya kecurigaan-kecurigaan," pungkasnya.

Baca juga:
Fadli Zon kecam kunjungan 5 jurnalis Indonesia ke Israel
Pegiat Palestina gugat 40 perusahaan pro-Israel senilai Rp 450 T
PBNU sebut tidak mungkin Indonesia-Israel punya hubungan diplomatik
5 Pro dan kontra tawaran bisnis Israel ke Indonesia
INDEF soal tawaran Israel: Kita tidak bisa berbisnis dengan penjajah
Mau berbisnis, DPR tegaskan Israel harus turuti kemauan politik RI
DPR sebut Israel incar pasar ekspor di Asia termasuk Indonesia

(mdk/bal)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.