INDEF soal tawaran Israel: Kita tidak bisa berbisnis dengan penjajah

Merdeka.com - Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan sah-sah saja jika Israel ingin memperbaiki hubungan diplomasi dengan Indonesia. Hanya saja, dirinya menilai Indonesia tidak seharusnya menjalin hubungan bisnis dengan negara penjajah.

"Tidak apa-apa, tapi jangan jadi negara penjajah dulu itu syarat undang-undang kita. Kita bebas aktif, kita bisa bersahabat dengan siapapun tapi tidak dengan penjajah," ujar Enny saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (29/3).

Israel, kata Enny, harus memberi kemerdekaan untuk Palestina agar bisa menjalin hubungan diplomasi dan perdagangan dengan Indonesia. "Jadi selama Israel tidak memberikan kemerdekaan dengan Palestina dia penjajah, penjajah tidak ada toleransi dalam UU kita," kata dia.

Selain itu, lanjut Enny, dirinya mengakui jika memang Indonesia selama ini sudah menjalin hubungan perdagangan dengan Indonesia. Namun perdagangan tersebut dilakukan melalui pihak ketiga.

"Secara ekonomi sudah berlangsung selama ini investasi banyak dengan mengatasnamakan Amerika. Kita menolak keras imperialisme. Dia pasti merayu kita, tapi kita tetap tidak bisa," pungkasnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan perlunya perubahan hubungan diplomatik antara negaranya dengan Indonesia. Netanyahu menyayangkan selama ini Israel-Indonesia terlibat dalam 'perang dingin' hanya karena tak ada komunikasi formal. Padahal peluang kerja sama di bidang bisnis maupun alutsista sangat terbuka.

"Sudah saatnya antara Indonesia-Israel terjalin hubungan formal. Kami memiliki peluang kerja sama di bidang teknologi dan pengairan," kata Netanyahu di kantornya, Yerusalem.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung angkat bicara soal seruan Netanyahu. Menurutnya, Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Di mana, Indonesia akan memprioritaskan pembebasan Palestina daripada yang lain.

"Indonesia akan lebih mengutamakan kemerdekaan Palestina, kalau kemerdekaan Palestina itu bisa dilakukan dan tuntutan kita terpenuhi maka Indonesia juga dengan terbuka 'memikirkan' bukan menyetujui," kata Pramono usai membuka acara Pencanangan dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat.