KSPSI dan KSPI Nilai Ulah Perusuh Rusak Fasilitas Umum Ganggu Iklim Dunia Kerja

Perbuatan perusuh selain merusak fasilitas tol dan pos polisi, tindakan tersebut turut membawa dampak pada turunnya saham. Artinya, turut mengganggu iklim dunia kerja.

2019-09-26 08:49:19

Demo

Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia menyikapi maraknya aksi-aksi jalanan yang terjadi belakangan ini. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta aparat penegak hukum khususnya Kapolri untuk menindak aktor utama di balik peristiwa kerusuhan dengan tidak pandang bulu.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea turut menyinggung kerugian yang timbul akibat perbuatan perusuh selain merusak fasilitas tol dan pos polisi, tindakan tersebut turut membawa dampak pada turunnya saham. Artinya, turut mengganggu iklim dunia kerja.

Andi juga menegaskan, menolak kegiatan-kegiatan inkonstitusional yang berupaya memecah belah persatuan Indonesia. Terlebih dengan menyusupi aksi yang dilindungi oleh konstitusi.

"Buruh sudah dewasa berdemokrasi. Selain aksi besar yang sering kami lakukan, kami juga melakukan gugatan serta judicial review dan kami menang. Hal biasa berbeda pandangan tetapi tidak merusak demokrasi," ujarnya di Jakarta, Rabu (25/9).

Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menekankan agenda buruh Indonesia setelah rangkaian pilpres selesai adalah fokus dalam menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan mendorong pemerintah untuk membentuk tim tripartit dalam merevisi PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas 3.

"Tidak ada agenda buruh terkait penolakan pemerintahan yang sah apalagi membatalkan pelantikan presiden yang sah. Semua proses politik sudah selesai dan kami menerima hasilnya," ujarnya.

Iqbal menegaskan buruh mendukung kebebasan menyatakan pendapat di muka umum dan mendukung seluruh elemen yang menggunakan jalur tersebut. Namun buruh menolak segala upaya yang bertentangan dengan konstitusi.

"Intinya persatuan Indonesia bagi kaum buruh di atas segala-galanya dalam bingkai bernegara," tegasnya.

(mdk/ded)