KPU Menjawab Dituding Terlalu Reaktif Atas Isu 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengkritisi kinerja KPU. Kata dia, KPU terlalu sering membangun opini di masyarakat, terutama terkait hoaks tujuh kontainer yang berisi surat suara tercoblos pada gambar pasangan capres-cawapres nomor urut 01.

2019-01-09 15:34:00

Surat Suara

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menanggapi kritikan pimpinan Komisi II DPR soal tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dianggap terlalu berlebihan. Kata dia, KPU sudah mempertimbangkan secara matang untuk bisa mengatasi masalah tersebut.

"Saya jelaskan, kami tidak reaktif, apalagi sebagian orang bilang over reaktif, tidak. Tapi kami sangat pertimbangkan matang," kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1).

Arief menjelaskan alasan pihaknya melakukan upaya pengecekan terhadap isu kontainer itu. Salah satu alasannya adalah karena ada akun yang menyebarkan berita bahwa KPU telah menyita kontainer tersebut.

"Tapi ini langsung menuding dan menghakimi seolah-oleh kami sita kontainer, karena itu kami harus ambil sikap," ungkapnya.

Tambahnya, kebohongan ini dia anggap luar biasa. Serta tidak bisa dijelaskan secara biasa melalui data-data.

"Tapi soal tujuh kontainer, menurut kami meresahkan karena tudingannya sudah mengarah. Bahkan disalah satu akun menyebutkan KPU sita satu kontainer, itu kebohongan luar biasa," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengkritisi kinerja KPU. Kata dia, KPU terlalu sering membangun opini di masyarakat, terutama terkait hoaks tujuh kontainer yang berisi surat suara tercoblos pada gambar pasangan capres-cawapres nomor urut 01.

"Saya melihat statement KPU tidak layak, tidak pas. Ini semata-mata partisipasi rakyat yang harus ditangkap (diterima), dibersikan, diclearkan," kata Herman dalam rapat Komisi II bersama Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Rabu (9/1).

(mdk/ded)