KPK tak mau ikut campur perkara hukum aktivis anti-korupsi

"KPK sebagai lembaga tidak dalam kapasitas menilai langkah yg diambil penegak hukum lain," kata Priharsa Nugraha.

2015-03-27 11:05:50

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau ikut campur terkait kasus yang membelit pegiat antikorupsi yang membelanya. Sebab, KPK sebagai lembaga anti-rasuah tidak memiliki kapasitas mengkritik hal tersebut.

"KPK sebagai lembaga tidak dalam kapasitas menilai langkah yg diambil penegak hukum lain," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/3).

Kendati demikian, KPK berharap apa yang dilakukan lembaga hukum lainnya murni untuk menegakkan hukum di tanah air bukan bermotif dendam.

"KPK berharap semua proses penegakan hukum yang terjadi, murni dilandasi oleh semangat untuk menegakkan hukum, bukan yang lain," tegas Priharsa.

Diketahui beredar kabar penangkapan beberapa pihak diduga bermotif dendam dari pihak Polri. Publik menilai penangkapan itu dilakukan lantaran pegiat antikorupsi ini membela Komisi Pemberantasan Korupsi saat berseteru dengan Polri.

Misalnya, Mantan Wamenkum HAM, Denny Indrayana yang saat ini menyandang status tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri sempat memberikan kritik keras kepada pihak kepolisian atas insiden penetapan tersangka terhadap beberapa pimpinan KPK.

Tak lama berselang, Denny pun ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan payment gateway pada tahun Anggaran 2014 Kemenkum HAM.

Selain itu, beberapa loyalis KPK semisal Profesor Komariah yang mengkritik keputusan Hakim Sarpin Rizaldi memenangkan gugatan praperadilan pun saat ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Komariah menyebut Hakim Sarpin seseorang yang bodoh di sebuah media online. Tak pelak Komariah pun akan menjalani pemeriksaan oleh pihak korps Bhayangkara.

(mdk/efd)