KPK sarankan ada Perppu untuk calon kepala daerah terjerat korupsi

Agus menyarankan pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) supaya partai politik tak dirugikan. Maksud KPK juga baik, supaya masyarakat dapat memilih paslon yang berintegritas.

2018-03-14 13:08:05

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengumumkan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018 yang terlibat korupsi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan tak setuju dengan hal tersebut dan minta KPK menunda pengumuman, sebab berpotensi menjalar ke ranah politik.

Sampai saat ini pun Agus belum berkomunikasi dengan Wiranto untuk mencari titik terang mengenai hal ini. Namun, Agus hanya ingin Pilkada dan penegakan hukum berjalan dengan seiring.

"Saya belum ada komunikasi (sama Wiranto), tapi harapan saya dua duanya berjalan baik jadi Pilkada berjalan baik dan penegakan hukum berjalan baik," katanya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat bicara, dia menilai ada baiknya hal itu perlu disepakati terlebih dahulu pemerintah dan KPK untuk diputuskan apakah memang perlu diumumkan atau tidak. Sebab, kata JK, hal tersebut untuk menjaga stabilitas.

Menanggapi hal itu, Agus menyarankan pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) supaya partai politik tak dirugikan. Maksud KPK juga baik, supaya masyarakat dapat memilih paslon yang berintegritas.

"Menurut saya supaya partai tidak dirugikan ada baiknya ini saran, apa tidak sebaiknya dilakukan pak Presiden bisa mengeluarkan semacam Perppu pengganti undang-undang. Jadi bagi calon yang ditersangkakan partai bisa mengganti, supaya rakyat bisa memilih calon yang terbaik," pungkasnya.

(mdk/fik)