KPK sangkal sengaja jerat Wali Kota Makassar di akhir jabatan

Seolah nasib Arief mirip dengan Hadi Poernomo yang dijerat tepat di hari saat dia pensiun.

2014-05-07 17:47:50

Kasus korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi air antara Pemerintah Kota Makassar dan Perusahaan Daerah Air Minum pada 2006 sampai 2012. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, penetapan status hukum Arief pada akhir masa jabatannya bukan disengaja.

"KPK domainnya hukum. Tidak ada kaitannya orang mau pensiun atau tidak.
Kenapa hari ini diumumkan karena ada kendala teknis juga. Karena kemarin saya tidak ada. Hari ini baru diumumkan," kata Johan berkelit, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (7/5).

Johan membantah ada kesengajaan menetapkan pejabat atau penyelenggara negara di ujung masa jabatannya. Tetapi, seolah nasib Arief mirip dengan Hadi Poernomo yang dijerat tepat di hari saat dia pensiun.

"Tidak. Penyelidikannya sudah dari 2013," ujar Johan.

Ilham Arief Sirajuddin juga pernah tersangkut kasus pencucian uang mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, dan Ahmad Fathanah. Bahkan, dia pernah bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, beberapa waktu lalu. Sementara HW adalah Hengki Wijaya.

KPK menjerat keduanya dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat ke (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Johan, akibat dari perbuatan keduanya dan dari perhitungan sementara diperkirakan negara merugi Rp 38,1 miliar. Menurut dia, ada penyelewengan dalam hal pembayaran antara Pemerintah Kota Makassar dan PDAM.

(mdk/ded)