KontraS serahkan kartu pos desakan pemerintah buka dokumen TPF Munir

KontraS serahkan kartu pos desakan pemerintah buka dokumen TPF Munir. Mereka menyerahkan kartu pos dari 20 daerah wilayah di Indonesia sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar membuka dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir Said Thalib ke publik.

2017-01-17 19:51:26

kasus munir

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyambangi Sekretariat Negara, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka menyerahkan kartu pos dari 20 daerah wilayah di Indonesia sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar membuka dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir Said Thalib ke publik.

"Kami menuntut tanggung jawab pemerintah yang sampai saat ini belum mau mengumumkan laporan TPF Munir. Padahal kita kan sudah melakukan upaya hukum melalui KIP tetapi sampai hari ini belum diselesaikan," ujar Raden Elang Yayan Mulyana dari Divisi Advokasi sipil dan politik KontraS, Selasa (17/1).

Raden mengatakan kehadiran mereka diterima staf sekretariat negara. Sebelum tiba di Sekretariat Negara, Koordinator kontraS, Haris Azhar, mahasiswa, dan masyarakat yang hampir mencapai 100 orang melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta.

"Setelah menyampaikan aspirasi, press release, kita long March ke Setneg," jelasnya.

Raden berharap, pemerintah bisa lebih serius mengungkap dokumen hasil TPF Munir. Dia juga mengingatkan, agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak melempar tanggung jawab kepada pemerintahan sebelumnya, yakni era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kami berharap pemerintah lebih serius lah," pungkasnya.

(mdk/eko)