Kompolnas dukung pelibatan TNI tangani terorisme asal tak langgar UU

Kompolnas dukung pelibatan TNI tangani terorisme asal tak langgar UU. Kompolnas menilai penanganan aksi terorisme tak hanya bisa dilakukan pihak kepolisian.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme di tanah air. Kompolnas menilai penanganan aksi terorisme tak hanya bisa dilakukan pihak kepolisian.

"Pelibatan TNI sangat diperlukan. Tetapi harus didukung dengan undang-undang perbantuan," kata Komisioner Kompolnas Bekti Suprapto di kantornya Jalan Tirtayasa VII/Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (2/6).

Namun pelibatan TNI tersebut harus diatur dalam undang-undang khusus. Hal itu guna menghindari perbantuan itu menyalahi undang-undang atau ilegal.

"Segera merealisasikan UU tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam tindak tegas keamanan. Segera dibentuk TNI Polri dalam keadaan darurat. Terakhir ketetapan MPR tahun 2007. Prajurit TNi tunduk kepada peradilan umum dalam pengadilan umum. Untuk memastikan akuntabilitas," kata Suprapto.

Diketahui, pemerintah dan DPR sepakat merevisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme. Dalam UU ini, diwacanakan TNI dan Polri akan berkolaborasi mencegah praktik terorisme.

Baca juga:
Politisi PDIP: Lucu misal TNI dijadikan penyidik dan tangkap teroris
Politisi PDIP salahkan ketua Pansus pembahasan RUU Terorisme lambat
Din setuju TNI ikut berantas teroris asal tak melanggar HAM
Revisi UU Terorisme, masa penahanan terduga pelaku jadi 14 hari
Pemerintah ubah sejumlah usulan dalam revisi UU Terorisme
Diskusi pelibatan TNI dalam pencegahan terorisme
Gatot prediksi teroris akan 'pesta' jika UU Terorisme tak direvisi