Komnas HAM ragukan komitmen Jokowi lindungi KPK

Komnas HAM menilai negara tak bisa lepas tangan dan bertanggung jawab ketika ada konflik antara lembaga penegak hukum.

2015-01-27 15:36:59

Dugaan kriminalisasi terhadap empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2010-2015, yakni Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnain, di masa akhir jabatan mereka semakin menguatkan adanya konspirasi buat menghabisi lembaga antikorupsi itu. Padahal semestinya, negara turut menjaga dan memelihara keberadaan KPK merupakan amanat reformasi.

Namun, Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Tim Penyelidik Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK, Nurcholis, meragukan komitmen Presiden Joko Widodo buat melindungi KPK. Padahal menurut dia, mestinya negara tidak lepas tangan dan bertanggung jawab ketika ada konflik di antara lembaga penegak hukum.

"Ini state responsibility. Menciptakan rasa aman pimpinan dan jajaran KPK ada di negara. Kami perhatikan sampai detik ini, KPK dibentuk sebagai amanat reformasi, tapi tanggung jawab negara tidak nampak, atau belum nampak," kata Nurcholis dalam jumpa pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (27/1).

Nurcholis menilai setelah beberapa hari ketegangan antara dua lembaga itu berlangsung, tapi Presiden Jokowi belum terlihat mengambil sikap tegas. Dia menyatakan Komnas HAM harus memberi saran kepada Presiden Jokowi atas kemelut ini dengan melakukan penyelidikan.

"Kasus ini setelah sekian hari belum ada kesimpulan konkret atas apa yang mau diambil negara dalam menyikapi kondisi ini. Artinya pimpinan negara harus mendapatkan masukan dari berbagai sumber," ujar Nurcholis.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan perbuatan korupsi sama dengan pelanggaran HAM. Bahkan menurut dia penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum juga menyalahi hak asasi manusia.

"Di konstitusi menyebutkan, rasa aman harus ada di seluruh penduduk, warga negara, termasuk pejabat negara, dan pimpinan KPK," kata Bambang.

(mdk/did)